Mulai April 2026, Pemerintah akan Terapkan Sekolah Online dan WFA demi Hemat Energi, Seperti Apa Skemanya?

JAKARTA, KalderaNews.com – Pemerintah berencana menerapkan sistem pembelajaran online di sekolah mulai April 2026 sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan ini dibahas dalam koordinasi lintas kementerian, yang juga mencakup penerapan skema kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pendekatan tersebut mengacu pada pengalaman pengaturan mobilitas saat pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data agar tidak mengganggu layanan publik, termasuk sektor pendidikan.

BACA JUGA:

• Jadwal Masuk Sekolah Setelah Libur Lebaran 2026, Jangan Sampai Lupa!
• Heboh! Curhatan Ibu “Tak Sanggup” Biaya Sosial Al Azhar Berujung Diskusi Panas: Sekolah Kristen Penabur & Katolik Jadi Sorotan
• Viral di Media Sosial, Bocah 9 Tahun di Gunungkidul Rela Putus Sekolah demi Rawat Ibunya

“Langkah efisiensi ini harus disusun secara terukur dan berbasis data. Kita menggunakan pengalaman pengaturan mobilitas masa pandemi untuk menyelamatkan konsumsi energi nasional,” tegas Pratikno.

Ia juga menambahkan bahwa pembelajaran tidak sepenuhnya dilakukan secara daring.

 “Untuk menjaga kualitas pendidikan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” kata Pratikno.

Kebijakan ini diambil bukan karena faktor kesehatan, melainkan sebagai respons terhadap tekanan krisis energi global. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah disebut berdampak pada pasokan energi dunia, sehingga pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif.

Skema sekolah online April 2026

Mulai April 2026, kebijakan ini akan diterapkan melalui beberapa strategi utama yang memengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari, di antaranya:

1. ASN kembali menjalankan sistem WFA untuk mengurangi mobilitas dan penggunaan kendaraan.
2. Sistem pembelajaran menerapkan kombinasi daring dan luring, dengan teori dilakukan secara online dan praktik tetap tatap muka.
3. Penguatan layanan publik berbasis digital agar tetap berjalan optimal.
4. Pembatasan perjalanan dinas, hanya untuk kepentingan mendesak.
5. Efisiensi penggunaan energi di gedung perkantoran pemerintah.
6. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah pendukung seperti optimalisasi platform digital dan pengurangan operasional kantor. Penyesuaian metode belajar akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.

Kebijakan ini diperkirakan berdampak pada berbagai sektor, terutama transportasi dan pelaku usaha di sekitar sekolah serta perkantoran. Namun di sisi lain, pengeluaran masyarakat untuk transportasi berpotensi berkurang.

Pemerintah memastikan akan terus mengevaluasi kebijakan ini secara berkala agar keseimbangan antara penghematan energi dan kualitas layanan publik tetap terjaga.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.