JAKARTA, KalderaNews.com – Kebijakan pemerintah yang berencana mengembalikan sistem pembelajaran daring (online) bagi sekolah mulai April 2026 memicu kritik tajam.
Pasalnya, di saat siswa diminta belajar dari rumah demi efisiensi energi, program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) justru direncanakan tetap berjalan di sekolah.
BACA JUGA:
- Nggak Sedang Melamun Kan Pak? Kepala BGN Ingin Menu MBG Kualitas Bintang 5 dengan Harga Rp10.000 Per Porsi
- Curhatan Guru SD di Palembang Viral, Paket MBG Baru Datang Hampir Jam 8 Malam
- Heboh Video Ompreng MBG Berisi Uang Rp50 Ribu, Disebut Sebagai THR Ramadan
Kritik pedas datang dari akademisi Universitas Indonesia (UI) yang menilai kebijakan ini tidak sinkron dan mengorbankan sektor pendidikan demi kepentingan lain.
Efisiensi Energi Jadi Alasan Utama
Pemerintah melalui rapat koordinasi lintas kementerian mengungkapkan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi energi nasional.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang menekan pasokan energi dunia memaksa Indonesia melakukan penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Selain sekolah daring, pemerintah juga mempertimbangkan skema Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, yang menjadi sorotan adalah nasib program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pelaksanaannya berbasis di sekolah.
Akademisi UI: “Pendidikan Paling Gampang Dikorbankan”
Herwin, akademisi dari Universitas Indonesia, mempertanyakan logika di balik keputusan tersebut. Menurutnya, ada ketidakteraturan dalam perencanaan kebijakan yang bersifat “tambal sulam”.
“Sekolah disuruh daring, sementara program MBG yang pelaksanaannya di sekolah tetap jalan tapi tanpa skema jelas. Kebijakan kayak gini bukan kebijakan yang strategis,” ujar Herwin.
Beliau menyesalkan mengapa sektor pendidikan selalu menjadi pihak pertama yang dikorbankan ketika negara menghadapi masalah efisiensi. Ia menilai pemerintah memaksakan semua program berjalan bersamaan tanpa koordinasi yang matang.
Kontradiksi Belajar Online vs Program MBG
Beberapa poin utama yang menjadi perdebatan di masyarakat dan kalangan akademisi meliputi:
Logistik Makan Gratis: Jika siswa berada di rumah, bagaimana distribusi Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara efektif tanpa menimbulkan kerumunan di sekolah?
Efektivitas Belajar: Trauma masa pandemi mengenai penurunan kualitas belajar (learning loss) kembali membayangi orang tua murid.
Kesenjangan Fasilitas: Tidak semua siswa memiliki perangkat dan akses internet yang memadai untuk kembali ke sistem daring secara mendadak.
Langkah Terukur dari Pemerintah
Menanggapi kegaduhan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa setiap langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data.
Pemerintah berjanji akan memastikan layanan publik, termasuk pendidikan, tidak terganggu meskipun ada penyesuaian mobilitas.
Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada April 2026. Publik kini menanti rincian teknis mengenai bagaimana anak-anak tetap bisa mendapatkan hak makan bergizi mereka tanpa harus datang ke sekolah yang sedang ditutup untuk kegiatan belajar mengajar fisik.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply