JAKARTA, KalderaNews.com – Rencana pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi energi nasional pada April 2026 terus dimatangkan.
Terbaru, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan sinyal bahwa kebijakan ini tidak akan dipukul rata untuk semua sektor, terutama bagi karyawan swasta.
BACA JUGA:
- Tak Hanya Sekolah Online, WFH ASN Siap Diterapkan Usai Lebaran 2026, Ini 4 Skemanya
- Sekolah Bakal Online Vs MBG Tetap Jalan, Akademisi Sebut Kebijakan Tambal Sulam
- Mulai April 2026, Pemerintah akan Terapkan Sekolah Online dan WFA demi Hemat Energi, Seperti Apa Skemanya?
Pernyataan ini menjawab keresahan para pelaku usaha mengenai efektivitas operasional jika WFH dipaksakan secara seragam di seluruh industri.
Fokus Utama di Kantor Pemerintahan
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih menggodok aturan teknis terkait wacana tersebut.
Ia menekankan bahwa kemungkinan besar WFH hanya akan menyasar instansi pemerintahan yang memiliki fleksibilitas tinggi.
“Swastanya makanya tadi itu belum tentu berlaku untuk semua. Kemungkinan untuk masalah WFH kita berlakukan untuk kantor pemerintahan, bukan untuk sektor-sektor, apalagi sektor pelayanan publik,” ujar Prasetyo kepada media, Sabtu (21/3/2026).
Pemerintah menyadari bahwa sektor pelayanan masyarakat yang membutuhkan kehadiran fisik tidak bisa dihentikan begitu saja demi mengejar target efisiensi energi.
Respon Apindo: Sektor Riil Tidak Bisa WFH
Sejalan dengan pernyataan pemerintah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan bahwa implementasi WFH yang seragam adalah hal yang mustahil bagi dunia usaha.
Menurut Shinta, banyak sektor yang bergantung pada operasional lapangan dan mobilitas fisik agar roda ekonomi tetap berputar. Beberapa sektor yang dinilai sulit atau tidak bisa menerapkan WFH antara lain:
Manufaktur: Proses produksi pabrik membutuhkan tenaga kerja di lokasi.
Logistik: Pengiriman barang memerlukan pergerakan fisik secara real-time.
Perdagangan: Aktivitas jual beli di pasar atau ritel fisik tetap memerlukan kehadiran staf.
Namun, Shinta mengakui ada beberapa sektor yang lebih adaptif. “Ada sektor-sektor yang mungkin lebih fleksibel untuk menerapkan bekerja dari rumah, seperti misalnya sektor teknologi informasi hingga profesi kreatif,” jelasnya pada Jumat (20/3/2026).
Menimbang Efisiensi vs Produktivitas
Kebijakan WFH ini awalnya diwacanakan sebagai respons atas ketegangan geopolitik yang memicu krisis energi dunia. Pemerintah berharap dengan berkurangnya mobilitas ke kantor, konsumsi BBM nasional dapat ditekan secara signifikan.
Meski demikian, tantangan besarnya adalah menjaga agar produktivitas industri swasta tidak anjlok. Sinkronisasi antara kebutuhan penghematan energi dan keberlangsungan ekonomi menjadi poin krusial yang sedang digodok pemerintah sebelum aturan resmi dikeluarkan pada akhir Maret ini.
Poin Penting Wacana WFH 2026:
- Prioritas: Ditujukan bagi ASN/Kantor Pemerintahan.
- Pelayanan Publik: Tetap beroperasi secara tatap muka (WFO).
- Sektor Swasta: Bersifat opsional/fleksibel tergantung jenis industri (Sektor kreatif dan IT lebih berpeluang).
- Tujuan: Efisiensi penggunaan BBM nasional di tengah ketidakpastian global.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply