Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Triwulan I-2026: Sinyal Semu?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61% dinilai semu akibat ditopang stimulus jangka pendek dan dibayangi defisit APBN yang bengkak.

The Path To Financial Freedom, EduFulus – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sukses menyentuh angka 5,61 persen pada Triwulan I-2026 memicu diskusi hangat di kalangan akademisi dan pengamat ekonomi.

Meski angka headline tersebut terlihat impresif, kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan ini dinilai perlu dibaca secara lebih hati-hati.

Pengajar Universitas Paramadina, Dr. Ariyo DP Irhamna, menilai bahwa lonjakan ini sangat ditopang oleh stimulus fiskal jangka pendek dan kini tengah dibayangi oleh tekanan struktural yang semakin membesar.

SIMAK JUGA: Rupiah Tembus Rp17.300, Mirae Asset Soroti Risiko Melesetnya Asumsi APBN

Tanggapan ini mencuat sebagai respons terhadap tulisan Anggito Abimanyu yang sebelumnya mempertanyakan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Ariyo, kritik yang datang dari berbagai lembaga riset seperti INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS tidak cukup dijawab hanya dengan pembelaan metodologi data statistik, melainkan harus dibedah dari sisi kualitas riil di lapangan.

Meluruskan Data Inventori dan Sektor Listrik

Dalam analisisnya, Ariyo meluruskan beberapa kekeliruan argumen terkait perubahan inventori dan pertumbuhan sektor industri.

• Koreksi Data Inventori: Lonjakan inventori dari Rp4,2 triliun menjadi Rp104 triliun terjadi secara kuartalan (quarter-to-quarter), bukan tahunan (year-on-year). Secara tahunan, perubahan inventori hanya meningkat sekitar 22 persen (dari Rp85,2 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi Rp104 triliun pada Triwulan I-2026). Kenaikan ini dinilai wajar karena pelaku usaha melakukan persiapan stok menjelang Ramadan, Idul Fitri, dan mengantisipasi impor.
• Anomali Sektor Listrik dan Manufaktur: Kontraksi sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,99 persen dinilai tidak bertentangan dengan pertumbuhan industri manufaktur yang ekspansif di angka 5,04 persen. Menurut Ariyo, hal ini merupakan sisa kebijakan harga tahun 2025 (diskon tarif listrik 50%) yang menciptakan efek statistik ketika dicabut pada 2026, bukan karena inkonsistensi data BPS.

Tanpa Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Riil Hanya 4,4%

Salah satu sorotan tajam tertuju pada motor penggerak pertumbuhan ekonomi kali ini. Konsumsi pemerintah melonjak drastis sebesar 21,81 persen secara tahunan, berkontribusi sekitar 1,26 poin persentase terhadap PDB nasional.

“Membaca 5,61% sebagai sinyal momentum menguat keliru; momentumnya sebetulnya melambat, hanya basis tahun sebelumnya luar biasa lemah,” tulis Ariyo.

Ariyo memperkirakan, jika dorongan belanja pemerintah yang masif tersebut ditiadakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang murni dari sektor riil diproyeksikan hanya berada di kisaran 4,4 hingga 4,6 persen.

Kekhawatiran ini diperkuat oleh indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang melosor ke level 49,1 pada April 2026, menandakan bahwa sektor manufaktur mulai memasuki zona kontraksi.

Tekanan Fiskal: Defisit APBN dan Pelemahan Rupiah

Di balik angka pertumbuhan 5,61 persen, ada ongkos besar yang harus dibayar oleh stabilitas fiskal negara. Ariyo mencatat beberapa indikator makro yang mulai menunjukkan lampu kuning:

Indikator Ekonomi	Triwulan I-2025	Triwulan I-2026
Keseimbangan Primer APBN	Surplus Rp21,9 Triliun	Defisit Rp95,8 Triliun
Pembayaran Bunga Utang	—	Rp144,3 Triliun (Naik 18,6% YoY)
Nilai Tukar Rupiah	—	Menembus Rp17.605 / USD

Depresiasi Rupiah yang tajam ini, menurut Ariyo, langsung menggerus pendapatan masyarakat dalam ukuran dolar AS.

“Setiap pelemahan 1% mengurangi PDB per kapita USD sekitar USD52, setara setahun pertumbuhan riil per kapita,” jelasnya.

Selain itu, surplus perdagangan tercatat menyusut di tengah melemahnya mata uang garuda. Hal ini menandakan lemahnya daya saing ekspor manufaktur nonkomoditas.

Saat ini, ekspor Indonesia dinilai terlalu bergantung pada hilirisasi nikel, sementara volume komoditas utama seperti batubara, pertanian, dan migas justru mengalami penurunan.

Kelas Menengah Tertekan di Sektor Properti

Tekanan ekonomi juga mulai merembes ke sektor domestik yang menjadi barometer kekuatan kelas menengah. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) untuk Kredit Pemilikan Properti (KPR) merangkak naik dari 3,08 persen menjadi 3,24 persen pada Februari 2026. Di sisi lain, pertumbuhan sektor real estat stagnan di angka 3,54 persen.

“Sektor properti adalah barometer kelas menengah, dan barometer ini sedang tertekan,” tegas Ariyo.

Solusi Kebijakan: Kuantitas atau Kualitas?

Sebagai langkah mitigasi, Dr. Ariyo DP Irhamna mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret yang lebih berkelanjutan daripada sekadar mengandalkan stimulus jangka pendek atau intervensi pasar obligasi:

1. Percepatan Belanja Modal Produktif: Mengalihkan fokus anggaran pada proyek yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) jangka panjang bagi ekonomi.
2. Reformasi Subsidi Energi: Mengubah skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran melalui bantuan langsung tunai kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Sebagai penutup, Ariyo menegaskan bahwa substansi dari perdebatan ekonomi hari ini bukan lagi soal keabsahan data statistik di atas kertas.

“Pertanyaan yang sedang diabaikan: pertumbuhan yang berkualitas atau berkuantitas. Substansinya adalah ongkos yang sedang dibayar berbagai kelompok masyarakat untuk mempertahankan pertumbuhan di tingkat ini,” pungkasnya.

SIMAK JUGA: Sinyal Bahaya dari Beijing: Ekonomi China Layu, Alarm Keras bagi Masa Depan Ekspor Indonesia

* Kuy cerdas investasi dan trading dengan artikel edukatif EduFulus lainnya di Google News. Dus, jika Anda ingin bekerjasama dengan kanal EduFulus, silakan hubungi tim di WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.