Dosen UAJY diduga dipecat setelah melaporkan publikasi jurnal predator yang melibatkan sejumlah akademisi dan guru besar kampus.
YOGYAKARTA, KalderaNews.com– Kasus dugaan jurnal predator di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta menjadi perhatian publik setelah seorang dosen Fakultas Hukum berinisial R mengaku mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) usai melaporkan persoalan tersebut.
Sebelumnya, R disebut melaporkan sejumlah akademisi yang diduga memiliki publikasi pada jurnal predator. Publikasi itu diduga digunakan untuk kepentingan akademik, termasuk kenaikan jabatan hingga pengajuan gelar guru besar.
Kuasa hukum dari LBH Yogyakarta, Wetub Toatubun, menjelaskan bahwa pihaknya kini mempersoalkan dua hal utama dalam sengketa tersebut.
BACA JUGA:
- Naas! Mahasiswi di Yogyakarta Disiram Air Keras di Malam Natal, Eksekutor Penyiraman Dijanjikan Rp7 Juta oleh Pelaku
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Gandeng UNESCO Ajak Orang Muda Lindungi Warisan Budaya Dunia
- UMT Alami Krisis Keuangan, Dosen dan Tendik Belum Digaji Hingga 13 Bulan
Proses PHK tidak sesuai prosedur
Pertama, mengenai proses PHK yang dinilai tidak sesuai prosedur maupun substansi.
“(Pertama) perselisihan PHK, jadi kita mau persoalkan bahwa PHK yang dilakukan oleh Yayasan Slamat Rijadi dan UAJ atau UAJ itu tidak sesuai secara substansi maupun prosedur yang dilakukan oleh pihak UAJ maupun Yayasan,” terang R.
Selain itu, R juga melaporkan temuan tersebut ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Menurut Wetun, Scopus mengonfirmasi bahwa jurnal yang dipersoalkan memang sudah dihentikan.
“Scopus membalas bahwa benar, sudah didiskontinu, tidak bisa dilanjutkan jurnal itu, tapi dipaksakan untuk dipakai di situ,” jelas Wetun.
LBH menyebut dugaan penggunaan jurnal predator yang dilaporkan R baru ditemukan pada akademisi di satu fakultas. Belum diketahui apakah praktik serupa juga terjadi di fakultas lain.
Sebelumnya, LBH Yogyakarta juga menyebut R sempat diminta mencabut laporan terkait dugaan jurnal predator tersebut sebelum akhirnya mengalami PHK.
Hak-hak ketenagakerjaan belum dipenuhi
Kemudian persoalan kedua, pihak LBH juga menyoroti hak-hak ketenagakerjaan R yang dinilai masih harus dipenuhi oleh pihak kampus maupun yayasan.
“Dan juga sebenarnya ada hak-hak lain di dalam kampus yang harusnya dibayar oleh pihak Yayasan. Kami tidak tahu Yayasan itu akan membayar hak-haknya atau tida,” ucap Wetun.
Meski begitu, Wetun menegaskan bahwa kliennya tidak semata memperjuangkan persoalan pesangon. Menurutnya, langkah yang dilakukan R justru merupakan bentuk kepedulian terhadap integritas akademik.
“Karena, menurut kami, R tidak buat kesalahan apapun, bahkan apa yang dilakukan adalah bentuk respons dia terhadap integritas akademik yang makin buruk,” tegas Wetun.
LBH Yogyakarta menyebut kasus tersebut kini telah masuk ke tahap mediasi tripartit yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja.
Dalam proses itu nantinya akan hadir pihak pekerja, LBH pendamping, Disnaker, hingga pihak yayasan dan kampus.
“Untuk melanjutkan mekanisme tripartit itu nanti akan ada dari pihak pekerja yaitu R dan akan didamping oleh LBH, pihak Disnaker, maupun dari pihak Yayasan (Slamet Rijadi Yogyakarta) atau pihak UAJY,” tuturnya.
Wetun memperkirakan pemanggilan untuk proses mediasi dapat dilakukan dalam satu hingga dua pekan mendatang.
Hingga kini pihak kampus dan Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta belum memberikan penjelasan resmi secara rinci terkait perkara tersebut.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply