Profil Kontroversial Aisyah Zakiyyah, Eks Jubir PU di Pusaran Dugaan Nepotisme

Mengulas kontroversi rekam jejak karier, pendidikan, dan tanggapan isu nepotisme Aisyah Zakiyyah yang kini di dewan komisaris PTPP.

JAKARTA, KalderaNews.com – Nama Aisyah Zakiyyah tengah menjadi pusat perhatian publik setelah penunjukannya di posisi strategis sektor infrastruktur viral di media sosial.

Di usianya yang terbilang belia, mantan Juru Bicara (Jubir) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ini resmi mengemban tanggung jawab besar sebagai salah satu anggota Dewan Komisaris di PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP).

Masuknya Aisyah ke jajaran pengawas emiten konstruksi pelat merah ini disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar di Kantor Pusat PTPP, Jakarta, pada Selasa (19/05/2026).

BACA JUGA:

• Hot! Viral Nepotisme, Menteri PU Diduga Tunjuk Keponakannya Sendiri
• Profil Mufli Budi Ananda, Komisaris Krakatau Posco yang Jadi Sorotan
• Siapa Ginka Febriyanti Ginting, Komisaris Pertamina Retail yang Viral?

Dalam restrukturisasi ini, Aisyah hadir menggantikan peran Ernadhi Sudarmanto yang diberhentikan dengan hormat.

Bagaimana sebenarnya rekam jejak, latar belakang pendidikan, status afiliasi, serta polemik yang menyelimuti penunjukan sosok yang sedang disorot ini? Berikut ulasan lengkapnya.

Latar Belakang Pendidikan Internasional

Perempuan kelahiran Jakarta, 30 Desember 1993 ini memiliki riwayat pendidikan luar negeri yang linier di bidang sains dan komunikasi:

• Gelar Sarjana (S1): Lulusan Bachelor’s in Applied Chemistry and Biochemistry dari Gunma University, Maebashi City, Jepang (Lulus 2015).
• Gelar Magister (S2): Menuntaskan studi Master’s in International Communication dari Macquarie University, Sydney, Australia (Lulus 2018).

Rekam Jejak Karier: Lintas Sektor dari ICT hingga Kementerian PU

Sebelum berlabuh di industri infrastruktur BUMN, Aisyah tercatat meniti karier di sejumlah korporasi swasta yang bergerak di bidang solusi teknologi informasi dan komunikasi (ICT), sebelum akhirnya masuk ke lingkaran birokrasi:

• Sales Division Team Leader (2023–2024): Bekerja di PT Toyota Tsusho Systems Indonesia.
• Director and Strategic Planner (2024–2025): Melanjutkan karier manajerial di PT Lumintoo Sukses Incomso.
• Expert Staff to the Minister / Juru Bicara (2025–Sekarang): Menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Badai Kritik di Threads: Sorotan Nepotisme, Kompetensi, dan Ketimpangan Sosial

Pergeseran karier yang masif dari industri ICT ke posisi strategis di Kementerian PU dan kursi pengawas BUMN konstruksi raksasa memicu badai kritik di platform media sosial Threads.

Isu ini mencuat setelah akun @jefr.i5164 mengunggah rumor yang menuding adanya dugaan praktik nepotisme yang melibatkan Menteri PU, Dody Hanggodo.

“Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk keponakannya, Aisyah Zakkiyah, sebagai tenaga ahli di Kementerian PU dan komisaris PT PP. Penunjukan ini menjadi sorotan mengingat Aisyah Zakkiyah tidak memiliki rekam jejak atau pengalaman kerja di bidang konstruksi,” tulis akun tersebut sembari menandai akun resmi @kementerianpu dan @ptpp_id.

Warganet langsung menyoroti rekam jejak karier Aisyah yang dianggap “melompat” terlalu cepat tanpa latar belakang industri infrastruktur yang memadai untuk jabatan setingkat pengawas korporasi triliunan rupiah.

• @tandarg: “Anjir dari sales > direktur > tenaga ahli. Bagi cheatnya Mba 🫠”
• @boyafrial: “Ngeri banget ya, kalo TA doang sih biasa, kalo sampek Komisaris PP ini dah ga masuk akal sih.”
• @paspepa: “Post jabatan nya cuma setahun setahun. Sus.”
• @syifffap: “APA NGGA DIKETAWAIN BU SILVIA HALIM YAA WKWKWKWKWKWKK NGAKAK BGT” (Merujuk pada Deputi Sarana dan Prasarana OIKN yang kaya pengalaman infrastruktur).
• @ekodzaky03: “CV ny aja ngak menarik tapi lompatan ny menarik wkwkwkkw”
• @thereshegoeszz: “TA? Heum kuliah sipil dulu deh lu”

Lebih dari sekadar kompetensi, isu ini memantik keresahan publik mengenai ketimpangan sosial dan akses kesempatan kerja di instansi pemerintah. Netizen mengontraskan kemudahan “jalur koneksi” dengan perjuangan masyarakat awam yang harus bertaruh nasib lewat seleksi ketat negara.

• @slavency21: “Yg rakyat biasa harus belajar mati2an demi lolos tes CPNS di kementrian PU formasi 1 saingan ribuan. Sdngkan Yg punya koneksi mudah gitu aja jadi tenaga ahli.”
• @unsureentity: “Mau jd pns umbi d pu aja susahnya bukan maen tes nya, ternyata kalo punya om lebih gampang.”
• @ecky.vrn: “Enak kali ya tinggal dimasukkan om sndiri…”
• @kiranapunie: “Menangis gw sebagai alumni civil engineer ngitung mektek sampe nangis susah bgt masuk ke PP 👊”
• @deardhira: “Bener-bener bismillah komisaris 😭😅😅😅”
• @ikke_mauludya: “Tes kompetensi tidak lebih penting daripada tes DNA 🙂‍↕️”

Gerakan citizen journalism ini melahirkan desakan transparansi yang masif di platform Threads. Akun @sagalaherang56 menulis, “Sumpahh warga thread kalian kereenn..spil lg yang lain nya..jangan kasih ruang.”

• @dhika_chang_in: “Beneran balik zaman orba dimana nepotisme makin kuat kerasa.. 😥😥”
• @vidiaz22: “Sangaar rezim pemerintahan ini 😂”
• @ninkholida: “Sayang keluarga ternyata pak men”
• @sarbiniabdulmurad: “Suami , ayah dan paman teladan.. ruuu sekali”
• @itsflixs: “Ni org siapa si dan dr parte mane?perasaan ga pernah kedengeran track recordnya, tiba2 berkuasa dan buas tapi ga main cantik gini?bikin penasaran”
• @reriandhini: “shiet mann”
• @tanpajah: “Menteri kok nampak jelas korupnya, nggak malu2 lagi”
• @marissasheliya: “Bobrok parah!!!”

Sementara itu, kekecewaan publik terhadap sistem birokrasi disuarakan secara sinis oleh akun @surpraba71, “Di jaman Joko Widodo dan Prabowo mana ada yg tak KKN.”

Klarifikasi Hubungan Afiliasi Resmi Perusahaan

Menanggapi berbagai spekulasi dan tuduhan nepotisme yang bergulir di ruang digital, data tata kelola korporasi memberikan poin akuntabilitas resmi.

Berdasarkan dokumen keterbukaan informasi emiten, Aisyah Zakiyyah tercatat tidak memiliki hubungan afiliasi (baik hubungan darah maupun perkawinan) dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham PT PP (Persero) Tbk.

Penegasan legal formal ini menempatkan posisinya sebagai profesional independen di dalam tubuh dewan pengawas korporasi. Hingga saat ini, pihak Kementerian PU juga belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor kekerabatan tersebut.

Peran Strategis di PTPP: Mengawal SDM dan Penataan Organisasi

Meski memicu perdebatan publik terkait relevansi latar belakang teknis teknik sipil, penempatan Aisyah di PTPP nyatanya difokuskan pada aspek komunikasi organisasi dan tata kelola sumber daya manusia.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PTPP Nomor 005/SK/KOM/PP/06/2026, ia diberikan mandat spesifik untuk mengawasi pilar internal perusahaan, meliputi:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Talent management dan perencanaan suksesi internal.
3. Sistem remunerasi dan penataan struktur organisasi.

Tak hanya itu, ia juga dipercaya memegang posisi rangkap sebagai Sekretaris sekaligus Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PTPP. Di dewan komisaris, Aisyah bersanding dengan sejumlah nama besar seperti Dhony Rahajoe (Komisaris Utama/Independen) dan Giri Suprapdiono (Komisaris).

Mengawasi Korporasi Bernilai Triliunan Rupiah

Tugas pengawasan yang diemban Aisyah tergolong berat mengingat skala bisnis PTPP yang sangat masif. Sepanjang Tahun Buku 2025, PTPP sukses membukukan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp24,95 triliun (didominasi proyek pemerintah 45%, BUMN 35%, dan swasta 20%).

Beberapa mega proyek yang dikelola perseroan di antaranya adalah Gedung DPD di IKN, PLTGU Batam, New Priok East Access Phase II, hingga Bendungan Karian-Serpong. Tren positif ini berlanjut hingga April 2026, di mana PTPP mengantongi kontrak baru Rp6,88 triliun.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menekankan bahwa perseroan berkomitmen menjaga tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) serta penguatan fundamental di tengah dinamika industri.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.