Aliansi GERAM Ikut Demo Adili Prabowo-Gibran 27 Agustus, Ini 10 Tuntutannya

Aliansi GERAM menggelar demo di Gedung DPR 27 Agustus 2026. Simak jadwal, tuntutan rakyat, dan daftar organisasi aksi.

JAKARTA, KalderaNews.com – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) mendesak pimpinan DPR RI untuk turun langsung dan berdialog secara setara dalam aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Aksi yang mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia ini akan dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, mulai pukul 14.00 WIB.

BACA JUGA:

• Demo 27 Agustus di DPR, RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor
• Rekening Aksi Demo Diblokir Aparat, Transparansi dan GCG Mandiri Dipertanyakan
• Kemenhub Bantah Intimidasi dan Larang Armada untuk Demo BEM UI

Koordinator Aksi GERAM, Ahmad Mixel, mengonfirmasi bahwa aksi ini dirancang sebagai bentuk pengawasan publik terhadap fungsi legislasi, pengawasan, serta anggaran DPR RI.

• Waktu & Lokasi: Kamis, 27 Agustus 2026, Pukul 14.00 WIB di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI (Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat).
• Estimasi Massa: Sekitar 1.000 peserta.
• Elemen Penggerak: 14 lebih organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil, di antaranya DPM UNUSIA, Aliansi Mahasiswa Universitas Terbuka, BEM Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta komunitas sipil lainnya.

“Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis. Jika diabaikan, kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar,” ujar Ahmad Mixel dalam keterangan resminya.

10 Tuntutan Rakyat yang Diusung Aliansi GERAM

Dalam aksi unjuk rasa 27 Agustus 2026, Aliansi GERAM membawa 10 poin tuntutan utama:

1. Adili Prabowo-Gibran: Menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
2. Hentikan KDMP & MBG: Evaluasi dan penghentian program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
3. Hentikan Pajak Menindas: Menolak pajak yang membebani masyarakat miskin/pekerja dan mendesak penerapan pajak progresif bagi pemilik modal besar.
4. Pendidikan & Kesehatan Gratis: Menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik demi wujudnya pendidikan dan kesehatan gratis yang ilmiah serta berkualitas.
5. Turunkan Harga Pokok & Naikkan Upah Buruh: Pengendalian harga bahan pokok dan jaminan upah layak bagi buruh.
6. Penetapan Bencana Nasional: Mendesak penetapan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional serta percepatan bantuan pemulihan.
7. Perlindungan Hak PRT: Penuhan hak-hak Pekerja Rumah Tangga melalui regulasi perlindungan hukum yang efektif, upah layak, dan jam kerja manusiawi.
8. Demiliterisasi Ruang Sipil: Hentikan pembangunan batalyon baru dan perluasan peran militer di ruang sipil guna menegaskan supremasi sipil.
9. Hentikan Kriminalisasi Aktivis: Bebaskan seluruh tahanan politik serta stop kriminalisasi terhadap pejuang HAM, agraria, dan buruh.
10. Sita Aset Koruptor: Rampas seluruh aset hasil korupsi untuk dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.

Aksi 27 Agustus 2026 ini menjadi tolok ukur keterbukaan pimpinan DPR RI dalam menerima aspirasi dan kritik langsung dari elemen mahasiswa serta masyarakat sipil.

Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) Gabung Aliansi Pati AMPB

Rencana aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 27 Agustus 2026, akan digelari oleh berbagai komponen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga warga umum. Salah satu kelompok yang berpartisipasi adalah Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB).

Sebelum menuju Jakarta, sekitar 2.000 warga direncanakan menggelar aksi konsolidasi terlebih dahulu di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu, 26 Agustus 2026. Selanjutnya, massa AMDB akan bergabung dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) serta elemen masyarakat lainnya untuk menyuarakan aspirasi bersama di Jakarta.

Dalam aksi nasional tersebut, massa membawa tiga tuntutan utama, yaitu mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, penerapan hukuman mati bagi para koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok.

Selain ketiga poin tersebut, aksi ini juga mengawal isu spesifik terkait pemblokiran rekening donasi warga Pati yang dinilai memicu antusiasme besar masyarakat untuk terlibat langsung menyuarakan agenda pemberantasan korupsi dan tuntutan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnyadi Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.