Dari 4.268.848 Santri, Baru 61.195 yang Dapat MBG

Dari 4,26 juta santri, baru 61.195 terima MBG. Menag usul perluasan, pemberdayaan pesantren, & penyesuaian jadwal puasa.

JAKARTA, KalderaNews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah menjadi angin segar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan masih besarnya jurang pemenuhan gizi, khususnya di kalangan santri pondok pesantren.

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Gizi Nasional (BGN) per 28 Juli 2026, dari total populasi 4.268.848 santri di Indonesia, baru sebanyak 61.195 santri yang terlayani program MBG.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan keprihatinannya atas capaian yang masih sangat minim tersebut.

BACA JUGA:

• Verifikasi 63 Juta Penerima MBG Dimulai, Ini Skema Baru dari Pemerintah
• P2G Kecewa Berat Anggaran MBG Dipisah Pos Pendidikan Baru 2028
• MK Putuskan MBG Dilarang Gerogoti Dana Pendidikan, Begini Respon Istana

“Angka ini baru sekitar 1,43 persen dari total keseluruhan santri kita. Kelompok santri ini boleh dikatakan sebagai pihak yang paling memerlukan sentuhan program gizi, namun ternyata baru sekitar satu persen yang bisa tersentuh. Ini yang perlu kita dorong bersama,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tata Kelola MBG di Jakarta.

3 Usulan Strategis Menag untuk Akurasi dan Efektifitas MBG Santri

Meskipun sebagian besar pesantren telah memiliki dapur umum mandiri, intervensi MBG dinilai sangat krusial untuk memenuhi standar kecukupan gizi. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Menag menyampaikan tiga usulan strategis kepada Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan instansi terkait.

3 Usulan Strategis Menag untuk Optimasi MBG Santri

Meskipun sebagian besar pesantren telah memiliki dapur umum mandiri, intervensi MBG dinilai sangat krusial untuk meningkatkan standar pemenuhan gizi para santri. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Menag menyampaikan tiga usulan strategis:

• Perluasan Jangkauan Prioritas: Mendorong akselerasi kuota dan alokasi penerima manfaat agar program MBG segera menjangkau secara merata 4,26 juta santri di seluruh Indonesia.
• Pelibatan Ekosistem & Rantai Pasok Pesantren: Mengusulkan BGN untuk memberdayakan bahan baku lokal yang dikelola mandiri oleh pesantren. Langkah ini efektif menekan biaya logistik sekaligus menggerakkan kemandirian ekonomi pesantren.
• Penyesuaian Distribusi Berbasis Kebudayaan Lokal: Meminta penyesuaian jadwal pengiriman makanan dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) pada hari puasa sunah (Senin-Kamis). Logistik dianjurkan dikirim menjelang waktu berbuka puasa agar makanan tetap segar dan sesuai dengan ritme santri.

Tantangan Teknis: Menyesuaikan Jam Distribusi dan Tradisi Puasa

Salah satu poin penting yang diangkat Kemenag adalah aspek kebudayaan lokal pesantren. Kerap kali jadwal pengiriman makanan dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di siang hari kurang cocok dengan ritme para santri yang menjalankan puasa sunah Senin-Kamis.

“Di pondok pesantren itu ada kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Hal ini tentu kurang sinkron dengan jadwal distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang umumnya diantar pada siang hari. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian jadwal distribusi, misalnya dikirim menjelang waktu berbuka puasa agar makanan yang diterima santri tetap fresh,” terang Menag.

Validasi Data Lintas Sektoral dan Target Menko Pangan

Menanggapi usulan Kemenag, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan perbaikan tata kelola MBG secara menyeluruh. Selain penataan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada SPPG, fokus utama pembenahan dialokasikan untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta percepatan integrasi data.

Parameter Tata Kelola	Target dan Tindak Lanjut
Sertifikasi SPPG	Pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Prioritas Wilayah	Pemetaan area prioritas di wilayah 3T.
Batas Pemutakhiran Data	5 Agustus 2026 (Seluruh K/L wajib menyetorkan data terpadu).
Komitmen Kemenag	Validasi data menyeluruh untuk kelompok santri, madrasah, dan lintas agama.

Kemenag memastikan struktur jajarannya siap bergerak cepat untuk memastikan data santri tervalidasi dengan presisi. Dengan data yang valid, kolaborasi antara BGN, Kemenag, dan pengelola program di lapangan diharapkan dapat memangkas hambatan distribusi, sehingga hak gizi jutaan santri di Indonesia dapat terpenuhi secara optimal.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.