Pendidikan gratis tak jamin siap kerja. Pakar ungkap ketimpangan sekolah Jawa & luar Jawa hingga masalah administratif.
JAKARTA, KalderaNews.com – Isu pendidikan gratis kembali menjadi sorotan publik. Namun, menjamin akses sekolah tanpa biaya hanyalah langkah awal.
Tantangan terbesar yang sebenarnya terletak pada bagaimana memastikan pendidikan tersebut memiliki kualitas yang mampu menyerap lulusannya ke dalam rantai pasok industri dan pasar kerja.
Hal tersebut ditegaskan oleh Co-Founder sekaligus Executive Director Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, dalam sebuah acara talkshow di Studio 1 Kompas TV, Menara Kompas, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
BACA JUGA:
- Free Higher Education in Indonesia: Unraveling the Impact
- Kuliah PTN Gratis Prabowo Batal? Menkeu Buka Suara Soal Rp824 T!
- Bukan Cuma Omon-omon, Ratas Kuliah PTN Gratis Cakup UKT dan Uang Pangkal
“Lalu sekarang kembali ke pendidikan. Pendidikan gratis. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya memastikan pendidikan itu berkualitas? Karena bukan sekadar masuk, tapi yang keluar bisa diterima oleh rantai pasok,” ujar Dinna.
Ketimpangan Mutu Sekolah yang Sangat Lebar
Berdasarkan studi dan pengalaman lapangan yang pernah ditanganinya pada jenjang pendidikan wajib 12 tahun (SD hingga SMA), Dinna menyoroti adanya jurang kesenjangan (gap) kualitas yang sangat lebar antara kawasan di Luar Jawa dan Pulau Jawa.
Bahkan, ketimpangan tersebut juga terjadi di dalam satu wilayah provinsi yang sama. Ia mencontohkan perbedaan mencolok antara sekolah di pusat Kota Semarang dengan wilayah pinggirannya.
“Guru yang mengajar di pinggir Kota Semarang, atau pinggir Kota Riau, atau Palembang yang kaya sumber daya alam… di pinggirannya itu murid dan sekolahnya buruk, bukan cuma kualitas gedungnya, tapi apa yang diajarkan boleh dikatakan enggak mungkin bikin orang-orang ini masuk rantai pasok paling tinggi,” ungkapnya.
Terjebak Formalitas Administratif dan Sertifikasi
Menurut Dinna, salah satu kendala utama sulitnya meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah fokus kebijakan yang terlalu administratif. Sistem pendidikan saat ini cenderung menekankan pada checklist program ketimbang substansi pembelajaran.
Beberapa persoalan teknis di lapangan yang dinilai perlu dievaluasi total antara lain:
- Beban Administratif Guru: Pendidik lebih disibukkan dengan pemenuhan target kurikulum formalistis dan kewajiban penggunaan buku tertentu.
- Kewajiban Sertifikasi di Tengah Keterbatasan: Guru dituntut memenuhi berbagai prosedur sertifikasi, padahal infrastruktur dasar seperti sinyal internet di daerah masih sangat minim.
Pemisahan Kementerian dan Kesiapan Pasar Kerja
Terkait dengan pemisahan struktur kementerian yang mengurusi pendidikan tinggi serta pendidikan dasar-menengah, Dinna menilai kebijakan tersebut menarik namun menyimpan tantangan tersendiri dalam implementasinya.
Pemerintah dituntut untuk mampu menggerakkan seluruh lini birokrasi ke arah visi yang sama. Integrasi antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri harus terwujud secara riil agar lulusan yang dihasilkan benar-benar siap pakai.
“Gimana diimplementasikan supaya menghasilkan pendidikan berkualitas, orangnya bisa diterima di pasar kerja relatif siap,” tutup Dinna.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply