Pemerintah Perancis beri kompromi sektor pendidikan, namun pelajar tetap gelar demo susulan. Simak pemicu & dampaknya!
PARIS, KalderaNews.com – Gelombang amarah generasi muda di Perancis belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Kendati pemerintah Perancis mulai melunak dan menawarkan sederet reformasi di sektor pendidikan, kelompok pelajar dan mahasiswa dengan tegas menolak untuk mundur dari jalanan.
BACA JUGA:
- Prancis Mencekam! Dari Ruang Kelas Hingga Balai Kota Limoges Hangus Terbakar
- Prancis Mencekam! 1.200 Sekolah Lumpuh & 5 Ribu Pelajar Ditangkap Polisi
- Siaga Satu! Mahasiswa Bergerak, Gerakan Kecoak Gelar Aksi Demo Besar
Presiden Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Sebastien Lecornu kini berada di bawah tekanan hebat setelah serikat pelajar menilai respons serta tawaran kompromi yang diberikan pemerintah masih sekadar “remah-remah”.
4 Janji Reformasi Pendidikan dari Pemerintah Perancis
Berdasarkan laporan The Wall Street Journal (WSJ) pada Senin (26/10/2026), pemerintah Perancis meluncurkan sejumlah skema kebijakan baru untuk merespons tuntutan massa, di antaranya:
Penambahan Kuota Perguruan Tinggi: Menambah 15.000 tempat baru di perguruan tinggi dan berjanji mengganti sistem penerimaan mahasiswa Parcoursup pada 2028.
Pembatasan Jumlah Siswa: Membatasi jumlah siswa kelas tingkat awal sekolah menengah negeri menjadi maksimal 28 orang (turun dari rata-rata saat ini yang melebihi 30 siswa).
Dana Renovasi Sekolah Rp 81 Triliun: Menyediakan pinjaman berbunga rendah sebesar 4 miliar euro (sekitar Rp 81 triliun) bagi pemerintah daerah guna merenovasi bangunan sekolah yang rusak.
Penyesuaian Bantuan Keuangan: Penyesuaian skema bantuan keuangan pelajar agar seimbang dengan laju inflasi.
Menteri Pendidikan Perancis Édouard Geffray menegaskan komitmennya dalam konferensi pers, “Tidak ada keputusan yang kami buat yang merupakan janji kosong,” dikutip dari New York Times.
Mengapa Pelajar Tetap Nekat Lanjutkan Demo?
Meskipun Perdana Menteri Sebastien Lecornu turun tangan langsung menemui para perwakilan serikat, proposal tersebut dinilai belum menjawab akar permasalahan yang terjadi di lapangan.
“Kami telah mendapatkan sesuatu, tapi kami akan menuntaskannya sampai akhir,” tegas Louis Letoublon (16), salah satu pemimpin serikat pelajar Les Lyceens!.
Senada dengan Louis, Sabrine Kharbach dari kelompok Student Union menyebut hasil mobilisasi massa sejauh ini masih jauh dari kata cukup. Para pelajar mendesak pembukaan 250.000 tempat tambahan di perguruan tinggi, lonjakan bantuan finansial, serta perekrutan massal guru dan perawat sekolah.
Eskalasi Gerakan: Dari Isu Pendidikan ke Krisis Biaya Hidup
Aksi yang mulanya dipicu oleh fasilitas sekolah yang rusak dan kekurangan tenaga pengajar kini bertransformasi menjadi protes sosial yang lebih luas. Gelombang demo mendapat dukungan penuh dari serikat pekerja dan masyarakat umum yang jengah terhadap lonjakan biaya hidup (cost of living crisis).
Pada Sabtu (24/10/2026), lebih dari 400.000 orang turun ke jalan di berbagai kota. Kendati sebagian besar berjalan damai di bawah pengawalan ketat kepolisian, bentrokan tetap pecah di beberapa titik.
Sebagai tanggapan, Presiden Macron sempat mengunjungi Marseille pada Senin (26/10/2026) untuk menemui pemilik toko dan aparat pasca-kerusuhan besar yang merusak ribuan tempat usaha pekan sebelumnya, seraya mengecam kekerasan dan mendorong dialog demokratis.
Dilema Anggaran: Beban Utang Rp 70 Kuadriliun Bayangi Macron
Di sisi lain, pemerintah Perancis berada dalam posisi simalokama. Ruang gerak untuk mengabulkan seluruh tuntutan pelajar terhalang oleh kondisi keuangan negara yang kian mengkhawatirkan.
Rekor Utang: Utang luar negeri Perancis menembus rekor 3,5 triliun euro (sekitar Rp 70 kuadriliun) pada kuartal I-2026 akibat pemulihan pandemi Covid-19 serta krisis geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah.
Defisit Membengkak: Pemotongan pajak tanpa pengurangan belanja yang agresif membuat defisit anggaran Perancis membengkak hingga 5,1 persen tahun lalu.
Pemerintah kini dituntut melakukan efisiensi anggaran ketat guna meyakinkan pasar keuangan global, sehingga sulit bagi Macron untuk menggelontorkan belanja ekstra dalam skala besar.
Agenda Demo Susulan
Kelompok pelajar dan mahasiswa telah mengonfirmasi aksi konsolidasi nasional lanjutan yang akan digelar pada 31 Oktober dan 5 November 2026. Penjagaan keamanan di Paris dan kota-kota besar diprediksi kembali diperketat guna mengantisipasi risiko bentrokan susulan.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply