Catat, Inilah 5 Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik

JAKARTA, KalderaNews.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan “Merdeka Belajar”. Salah satu program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” adalah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Terkait hal ini Kemendikbud telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021.

SE yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud, Ainun Naim, atas nama Mendikbud, ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2020 lalu dan ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.

BACA JUGA:

• 5 Langkah Mudah Daftar SNMPTN 2020 bagi Penerima KIP Kuliah
• Adapting to Dutch culture as an international student
• Gojek Bantah “Bayar SPP Pakai GoPay” Terkait Jabatan Strategis Mendikbud
• Yuk Simak Persyaratan Resmi dan Keunggulan KIP Kuliah!
• Laman Resmi KIP Kuliah Sudah Bisa Diakses, Berikut Prosedur Pendaftarannya
• Dua Klarifikasi Penting Kemdikbud Terkait KIP Kuliah 2020
• Pendaftaran KIP Kuliah 2020 Dibuka, Ini yang Perlu Segera Dilakukan

Dalam SE tersebut diungkapkan 5 kebijakan penentuan kelulusan peserta didik, mulai dari soal-soal ujian yang dibuat oleh guru hingga larangan Dinas Pendidikan memaksakan bahan tertentu dalam pelaksanaan ujian, sebagai berikut:

1. Kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru.
2. Bahan ujian sekolah untuk kelulusan peserta didik (seperti tes tertulis, portofolio, penugasan, dan atau bentuk kegiatan lain) dibuat oleh guru pada masing-masing satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan yang belum siap membuat bahan ujian sekolah dapat menggunakan bahan penilaian (tes tertulis, tugas, dan/atau bentuk ujian lain) yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti soal-soal yang dibuat oleh Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
4. Dinas pendidikan tidak dapat memaksa satuan pendidikan untuk menggunakan bahan tertentu dalam pelaksanaan ujian sekolah.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan contoh-contoh praktik baik ujian sekolah melalui laman https://puspendik.kemdikbud.go.id/publikasi

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu