BANDUNG, KalderaNews.com – Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha mengapresiasi Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) yang telah berkomitmen menerapkan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan. Jabar menjadi provinsi pertama yang mengeluarkan regulasi tentang pendidikan antikorupsi.
Aida menjelaskan pasca-diterapkannya regulasi, ada lima tahapan implementasi pendidikan antikorupsi yang harus dijalankan, yakni menyusun rencana kerja, mengalokasian anggaran, sosialisasi dan peningkatan kompetensi kepala sekolah/guru terkait, pendataan sekolah serta monitoring evaluasi.
BACA JUGA:
- Mencontek dan Memalak Contoh Konkret Perbuatan Korupsi di Lingkungan Sekolah
- KPK: Keteladanan Guru Kunci Utama Pendidikan Antikorupsi
- 9 Cara Sederhana Kenalkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Anak
“Sudah ada beberapa sekolah yang mengimplementasikan. Kami hanya mengingatkan kepada satuan pendidikan yang belum mengimplementasikan untuk segera melakukan,” ujarnya.
Ia manargetkan, tiga tahun ke depan seluruh satuan pendididikan telah benar-benar mengimplementasikan pendidikan antikorupsi.
Aida mengatakan, pendidikan antikorupsi tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh lingkungan, sehingga para guru, kepala sekolah hingga pengawas sekolah perlu terus didorong untuk menerapkan perilaku antikorupsi.
Leave a Reply