Pakar Mikrobiologi Esa Unggul: Pelajar dan Mahasiswa juga Harus Divaksinasi

Ahli Mikrobiologi sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Maksum Radji M. Biomed. (KalderaNews.com/Dok. UEU)
Ahli Mikrobiologi sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Maksum Radji M. Biomed. (KalderaNews.com/Dok. UEU)

JAKARTA, KalderaNews.com – Beberapa hari terakhir ini, ramai dibicarakan rencana Pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas pada Juli 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim juga memastikan akan membuka opsi pembelajaran tatap muka tersebut.

Ahli Mikrobiologi sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Maksum Radji M. Biomed mengatakan, kebijakan membukan kembali sekolah tentu bisa dipahami, mengingat berbagai keterbatasan dan dampak yang ditimbulkan oleh sistem pembelajaran jarak jauh ini di Indonesia, utamanya bagi peserta didik di pendidikan dasar dan menengah.

BACA JUGA:

Namun demikian, kata Prof. Maksum, implementasi kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka saat ini, di mana wabah pandemi Covid-19 belum menurun signifikan, perlu dilaksanakan dengan kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi.

“Jangan sampai dengan pelaksanaan tatap muka terbatas ini, sekolah dan perguruan tinggi menjadi klaster penularan Covid-19,” kata kata Prof. Maksum.

Perlu diingat, kebijakan pembelajaran tatap muka di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lain yang memiliki jumlah kasus Covid-19 lebih sedikit dan mitigasi penanggulangan wabahnya lebih baik.

Menurut data yang dilansir worldometers.info, Indonesia menempati peringkat pertama dalam kasus Covid-19 di Asia Tenggara, dan nomor empat di Asia, setelah India, Turki, dan Iran. Indonesia juga menempati urutan pertama dengan kasus yang meninggal karena Covid-19.

Maka, implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka ini, perlu memperhatikan kondisi dan kemampuan mitigasi serta pengendalian kasus Covid-19 di setiap daerah. Program vaksinasi yang ditujukan pada para pendidik dan tenaga kependidikan, yang sampai awal April ini, menurut Kemendikbudristek, telah mencapai sekitar 550.000 dari target 5,8 juta orang, belum bisa dijadikan sebagai satu-satunya acuan dalam pembukaan pembelajaran tatap muka.

Prof. Maksum mengatakan, untuk mencapai tujuan vaksinasi massal guna melindungi komunitas suatu kawasan, cakupan vaksinasi yang ideal adalah 70-80 persen jumlah penduduk untuk mencapai herd immunity.

“Memang betul bahwa tidak semua orang perlu divaksinasi, namun para pelajar dan para mahasiswa adalah sivitas akademika yang jumlahnya paling banyak di setiap universitas dan sekolah,” ungkap Prof. Maksum.

Jadi, menurut Prof. Maksum, tidak mungkin membuka sekolah atau kampus tanpa memperhatikan kondisi peserta didiknya. Maka, program vaksinasi ini bukan terbatas pada para pendidik saja, namun juga penting bagi siswa, tenaga kependidikan, keluarga para siswa dan mahasiswa, serta keluarga guru dan masyarakat luas.

Lantas, sudah siapkah membuka sekolah tatap muka?

“Vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten merupakan salah satu kunci untuk menghentikan pandemi Covid-19. Juga untuk mengembalikan pada keadaan kondisi normal kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun di pendidikan tinggi,” kata Prof. Maksum.

Maka, penting bagi pemerintah untuk menginisiasi pengadaan vaksin untuk usia anak, agar herd immunity dapat terwujud. Karena herd immunity sulit terwujud di lingkungan pendidikan, jika hanya para pendidik dan tenaga kependidikan saja yang divaksinasi.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*