Unpar Bantu Kemenlu untuk Susun Kebijakan Strategi Luar Negeri

BANDUNG, Kalderanews.com – Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) akan membantu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menyusun terkait kebijakan strategi luar negeri.

Hal ini bermula sejak menyetujui adanya kerja sama dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Sama (SPKK) antara Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dan Unpar pada Rabu, 8 Juni 2022.

Penandatanganan tersebut dilakukan secara luring dari pihak Unpar oleh Rektor Unpar, Mangadar Situmorang, Ph.D., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unpar, Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

BACA JUGA:

• Profesor Unpar Ini Jelaskan 10 Alasan Karya Ilmiah Ditolak Saat Pengajuan Jadi Guru Besar di Unpas

• Teliti Soal Penerbangan Full Service Maskapai Garuda Indonesia, Dosen UMB Ini Raih Gelar Doktor Komunikasi

• 6 Mahasiswa Universitas Pertamina Raih Prestasi Internasional dalam Ajang INVENCMax 2.0

Sementara dari pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hadir Kepala BSKLN, Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana M.A., Ph.D, Plt. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan (SKK) Amerop (Amerika-Eropa) Muhammad Takdir.

Kegiatan tersebut berada di ruang Audio Visual FISIP Unpar dengan menyepakati adanya kemitraan di bidang pelaksanaan analisis dan penyusunan rekomendasi strategi kebijakan luar negeri.