
YOGYAKARTA, KalderaNews.com – Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) menyatakan sikap jelang pelaksanaan pemilu 2024 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Jumat, 2 Februari 2024.
Kampus mencermati dinamika politik setelah melihat perilaku elite yang tuna etika dan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur.
Ketua Umum PTMA, Prof Gunawan Budiyanto mengatakan, demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu, kini berjalan dengan penyimpangan.
BACA JUGA:
- Akademisi UII Layangkan Kritik Kenegarawan Jokowi, Rektor Desak 6 Poin Ini
- Manifesto Sivitas Akademika Unand, Tolak Politik Dinasti dan Pelemahan Demokrasi!
- Inilah Isi Lengkap Petisi UGM dan Desakan UII untuk Jokowi yang Menyimpang dari Moral Demokrasi
Demokrasi di Indonesia sudah tidak lagi sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia. Penegakan hukum dinilai hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Kelompok kritis dan oposisi pun disingkirkan satu per satu dengan menggunakan produk hukum bernama UU ITE dan KUHP. Praktik kebebasan sipil dikebiri atas dalih stabilitas.
KPK pun diperlemah melalui revisi UU KPK. Proses pembuatan sejumlah kebijakan dilaksanakan tanpa melibatkan publik secara luas seperti yang terjadi pada UU Omnibuslaw Cipta Kerja, UU Omnibuslaw Kesehatan dan UU Ibu Kota Negara (IKN).
Pemilihan umum 14 Februari 2024 menurut Gunawan harus menjadi momentum untuk melakukan kontrak politik baru antara rakyat dengan calon pemimpin atau elit politik.
Caranya menurut PTMA dengan memilih calon pemimpin yang diyakini mampu membawa Indonesia menjadi negara yang terpilih.
6 Pernyataan Sikap PTMA
1. Forum Rektor PTMA dengan melibatkan civitas akademika seluruh kampus PTMA akan melakukan pengawalan sekaligus pengawasan terhadap proses masa kampanye pemilu hingga pencatatan dan penetapan suara di KPU sehingga memastikan pemilu bebas dari berbagai tindakan pelanggaran maupun pelanggaran.
2. Menyerukan kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat TPS untuk dapat menjaga integritas dan netralitas para petugasnya agar pemilu benar-benar berjalan sesuai dengan asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.
3. Menyerukan kepada warga Muhammadiyah, terutama mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan PTMA untuk menjadi pengawas independen di masing-masing TPS dan melaporkan kepada pengawas TPS dan Bawaslu jika terjadi pelanggaran dan kondisi.
4. Meminta kepada seluruh aparat keamanan, kepolisian, militer, ASN, untuk diam netral selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
5. Meminta kepada Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk menyuarakan secara proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
6. Memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam pembuatan kebijakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, mempunyai kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi, dan menjamin kebebasan berpendapat.
Dengan demikian, kita berharap Indonesia dapat memiliki pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat banyak untuk Indonesia yang berkeadaban serta menjunjung tinggi etika di atas hukum dan kekuasaan.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnyadi Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply