Oleh: Prof. Dr. FX Eko Armada Riyanto, Guru Besar di STFT Widya Sasana Malang, Jawa Timur
MALANG, KalderaNews.com – Kekuasaan itu milik zaman dulu. Ada kritik nabi zaman dulu. Sekarang para akademisi. Nabi dan akademisi tidak meminati kekuasaan. Tetapi, merindukan kekuasaan yang menjunjung tata keadilan, kejujuran, ketidak-sewenang-wenangan di tanah ini. Apa akibatnya bila kritik mereka didengarkan dan bila tidak didengarkan?!
Raja itu – sekali lagi – zaman dulu. Zaman sekarang, mereka disebut “pengurus negara” (bukan pemilik kekuasaan negara). Negara tidak boleh dimiliki siapa pun, apakah perorangan, keluarga, golongan, kaum oligarkis, siapa pun dia/mereka (Cf. Bung Karno, Pendiri Negara ini). Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh (meski itu dilakukan dengan mengubah undang-undang sekali pun). Pokoknya tidak boleh. Titik.
Moh. Hatta, salah satu Pendiri Negara ini pernah berkata: “Indonesia adalah negara pengurus, bukan negara kekuasaan”. Karena “negara pengurus”, pengurusnya harus adil, jujur, menjunjung moral, tidak mempermainkan aturan, tidak mbuat undang-undang “akal-akalan” secara sewenang-wenang demi mengegolkan kekuasaan nepote sendiri, tidak menyandera para koruptor (yang salah ya diadili, yang benar diganjar, prinsip moral rasional biasa), tidak menyalahgunakan kekuasaan atau resources aparatus kekuasaannya untuk kepentingan sendiri.
BACA JUGA:
- Seruan Jembatan Serong II, Jangan Korbankan Negara demi Pelanggengan Kekuasaan Keluarga
- Akademisi UII Layangkan Kritik Kenegarawan Jokowi, Rektor Desak 6 Poin Ini
- Inilah Isi Lengkap Petisi UGM dan Desakan UII untuk Jokowi yang Menyimpang dari Moral Demokrasi
Para nabi dan akademisi tidak usah diberi kekuasaan, tetapi mereka membutuhkan dan rindu akan kebebasan manusiawi, bukan diintimidasi atau sejenisnya. Kekuasaan yang baik dan benar adalah kekuasaan yang terbuka akan kritik, bukan dikit dikit diintimidasi, dilaporin polisi, dikata-katai itu ini, dst, dst. Kekuasaan itu demokratis, dalam maksud siapa pun boleh menjadi pemimpin tetapi dengan syarat secara adil dan konstitusional legal benar dipilih rakyat. Nah, selamat memilih, teman-teman!
Apabila kekuasaan lahir dari undang undang dadakan dan buatan asal-asalan, negara ini dapat dengan mudah tergelincir dalam manipulasi mudah. Kejahatan akan mudah menyeruak tanpa kawalan hukum adil dan pengawasan ketat. Keadilan akan gampang diselewengkan. Sebab, siapa yang bisa menjamin tata adil, bila keadilan hukum dan aturan telah dicabut dari kehidupan sehari hari oleh penguasa itu sendiri?
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply