JAKARTA, KalderaNews.com – Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim akhirnya menanggapi pertanyaan kalau sistem zonasi terkadang menimbulkan persoalan di lapangan.
Dia meyakini bahwa kebijakan itu justru mengedepankan azas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menilai semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat masuk ke sekolah negeri.
BACA JUGA:
- DPR Desak Kemendikbudristek Serius Evaluasi Sistem Zonasi dalam PPDB 2023-2024
- PPDB Sistem Zonasi Banyak Dikritik, Nadiem Sebut Nama Muhadjir Effendy sebagai Inisiator
- Tak Hanya Sistem Zonasi, Jalur Prestasi di PPDB 2023 Juga Penuh Manipulasi
Statementnya itu diungkapkan pada acara silaturahmi bertajuk “Rembuk Komunitas Merdeka Belajar dan Temu Nasional KIP Kuliah 2024” di Jakarta.
Menurutnya, selama dua dekade terakhir, kebijakan Ujian Nasional (UN) yang menjadi syarat masuk ke jenjang yang lebih tinggi, menciptakan ketidakadilan bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.
Nadiem menyatakan, yang terjadi adalah keluarga dengan ekonomi tinggi bisa masuk sekolah negeri gratis.
Sementara keluarga dengan tingkat ekonomi rendah harus membayar mahal dengan masuk ke sekolah swasta.
Mendikbudristek menegaskan bahwa hal ini tidak adil, karena keluarga dengan tingkat ekonomi tinggi cenderung memiliki akses lebih besar untuk bimbingan belajar dan memberikan dukungan tambahan kepada anak-anak mereka, sehingga dapat mempengaruhi hasil ujian nasional yang tinggi.
Leave a Reply