PAPUA, KalderaNews.com – Ribuan pelajar di Papua menggelar demo tolak Makan Bergizi Gratis (MBG). Demo ini semakin masif dilakukan selama beberapa bulan terakhir.
Adapun demo penolakan program MBG ini digelar di beberapa tempat seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
Selain itu juga terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan; lalu di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar Papua ini dilakukan pada Senin, 17 Februari 2025.
Para siswa yang tergabung dalam demo tolak MBG ini terdiri dari SMA/SMK, SMP, dan SD. Diperkirakan jumlah pelajar yang terlibat dalam demo itu berkisar 3.500 pelajar.
BACA JUGA:
- Ratusan Pelajar di Papua Demo Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Mendikdasmen Beri Tanggapan
- Aksi Indonesia Gelap, Ini 5 Tuntutan Mahasiswa!
- BEM Unair akan Gelar Aksi Demonstrasi Terkait Efisiensi Anggaran 2025, Tuntut 8 Hal Ini untuk Pemerintah
Mereka membentuk beberapa aliansi sebagai bentuk solidaritas para siswa, seperti di Jayapura disebut “Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP)”.
Pendidikan gratis, solusi yang tepat
Sementara para pelajar di Kabupaten Jayawijaya menyebut “Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan”.
Massa aksi ini menuntut pendidikan gratis alih-alih MBG, “Pendidikan gratis adalah solusi yang lebih tepat untuk membantu siswa belajar dengan lebih baik. Kami minta MBG diganti dengan pendidikan gratis,” ungkap Fernando Ahayon, salah satu pelajar yang menggelar aksi demo di Expo, Kota Jayapura.
Sementara itu, di Kabupaten Jayawijaya, salah satu siswa yang menjadi Penanggung Jawab Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan, Rohex Relemba mengatakan bahwa ribuan siswa menolak MBG yang digelar pemerintah pusat.
Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika dialokasikan hanya untuk MBG.
Menurut dia, tanah Papua memiliki angka buta huruf dan angka kemiskinan yang menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain. Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru tidak mengajar aktif.
“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya
15 pelajar massa aksi diamankan polisi
Namun, para pelajar di kota Jayapura yang menentang program MBG dan menuntut peningkatan kualitas pendidikan ini terlibat bentrokan dengan aparat militer dan kepolisian.
Ada 15 siswa yang diamankan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Heram, Polresta Kota Jayapura untuk dimintai keterangan.
Sebanyak 15 siswa ini berasal dari beberapa sekolah yang ada di Kota Jayapura. Mereka didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua.
“Ada 15 siswa yang diamankan saat hendak melakukan demo tolak MBG, namun pada pukul 17.00 WIT sudah dipulangkan,” kata Staf LBH Papua, Aminus Kombak.
Kapolsek Heram, Ajun Komisaris Polisi (AKP), membenarkan bahwa 15 siswa sudah dipulangkan ke sekolahnya masing-masing. “Tadi Kanit yang menemani dan antar ke sekolah bersama gurunya,” ungkapnya.
Benarkah aksi pelajar Papua ditunggangi?
Polisi menegaskan bahwa demonstrasi penolakan MBG telah ditunggangi oleh KNPB untuk kepentingan tertentu.
Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Jayapura, Ajun Komisaris Besar Polisi Umar Nasatekay mengatakan bahwa aksi demo tolak MBG ini dicederai dengan adanya dugaan ditunggangi oleh kelompok luar, salah satunya adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Jayapura, Ajun Komisaris Besar Polisi Umar Nasatekay mengatakan bahwa pihaknya mengamankan lima orang pelajar.
“Dari keterangan pelajar ini ternyata aksi tolak MBG ini ditunggangi oleh KNPB,”ungkap Umar.
Menurut Umar, para siswa menyebut bahwa dua hari sebelum aksi tolak MBG ini dilakukan, Ketua KNPB Sentani, Zadrak Lagoan telah memberikan arahan kepada pelajar yang hendak melakukan demo tersebut.
“KNPB sudah memberikan arahan dan menyiapkan berbagai alat peraga yang digunakan dalam aksi tersebut,” katanya. Dia menegaskan bahwa aksi tolak MBG ini sudah ditunggangi oleh KNPB untuk kepentingan tertentu.
Provokasi pihak luar?
Sementara, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Nabire, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Samuel D Tatiratu juga mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan, pihaknya menemukan adanya pihak luar yang berusaha memprovokasi aksi tolak MBG di Kabupaten Nabire.
“Dari hasil pemeriksaan, kami menemukan adanya provokasi dari pihak luar terkait penolakan MBG di Kabupaten Nabire,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa 18 Februari 2025.
Komite Nasional Papua Barat atau KNPB sendiri adalah organisasi separatis rakyat Papua dan sebuah kelompok masyarakat Papua yang berkampanye untuk kemerdekaan Negara Papua Barat.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply