JAKARTA, KalderaNews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Usulan untuk mengganti skema pemberian makanan langsung menjadi bantuan uang tunai kini mencuat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyusul maraknya kasus keracunan makanan yang dialami pelajar penerima manfaat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, berpendapat bahwa pemberian uang tunai langsung kepada orang tua siswa dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah keamanan dan kualitas makanan.
BACA JUGA:
- Kasus Keracunan Massal Kerap Terjadi, Kali Ini DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif, Program MBG Kembali Disorot
- 5.360 Anak Telah Jadi Korban Keracunan MBG, Istana Minta Maaf, Cukupkah?
- Ramai, Ada Perjanjian MBG di Blora, Jika Terjadi Keracunan Minta Dirahasiakan
Menurutnya, skema ini dapat mengurangi risiko keracunan massal yang terjadi akibat buruknya tata kelola penyediaan makanan.
Alasan Penggantian Skema
Charles menyoroti proses panjang dalam penyediaan menu MBG di lapangan. Ia menjelaskan bahwa bahan baku sering kali disiapkan pada malam hari, dimasak dini hari, dan baru didistribusikan menjelang siang. Proses ini, katanya, meningkatkan risiko kontaminasi bakteri.
Selain itu, ia juga menyinggung dugaan adanya “dapur fiktif” dan lemahnya pengawasan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang membuat program rentan disalahgunakan.
“Kalau orang tua yang menyiapkan sendiri, kualitas gizi dan keamanan makanannya lebih bisa dipastikan,” ujar Charles pada Jumat (19/9/2025). Ia menambahkan bahwa skema uang tunai akan memberikan fleksibilitas dan kendali lebih besar bagi keluarga dalam memastikan asupan gizi anak.
Respons Pemerintah
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa program MBG dengan skema yang berjalan saat ini tetap menjadi pilihan terbaik. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengakui bahwa setiap ide baru terbuka untuk dibahas, namun program yang ada saat ini dianggap paling sesuai dengan kondisi lapangan.
“Bukan berarti usulan itu buruk. Namun berdasarkan evaluasi kami, konsep MBG yang sekarang masih menjadi pilihan terbaik,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prasetyo juga menambahkan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan. Ia menyebut, bersama Badan Gizi Nasional, pemerintah berupaya memperbaiki mekanisme distribusi dan pengawasan agar kualitas makanan tetap terjaga.
Meskipun kritik publik terus mengalir, hingga saat ini pemerintah belum berencana mengubah konsep inti program yang memberikan makanan bergizi langsung di sekolah-sekolah penerima manfaat.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply