Anggaran MBG Dipangkas? Ada Skema Baru, Melibatkan Kantin Sekolah?

Menu MBG viral di media sosial
Sharing for Empowerment

Anggaran Makan Bergizi Gratis dipotong! Badan Gizi Nasional putar otak, siap sulap kantin sekolah jadi dapur darurat.

JAKARTA, KalderaNews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menolak kibar bendera putih meski anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dipangkas menjadi Rp268 triliun.

Demi menyiasati ketatnya dana tanpa harus mengorbankan sasaran penerima, BGN kini membidik fasilitas yang sudah ada, termasuk kantin sekolah, untuk disulap menjadi pusat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Strategi jemput bola ini diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

BACA JUGA:

Kepala BGN, Nanik S. Deyang menegaskan bahwa membangun infrastruktur dapur baru di daerah terpencil sangat tidak efisien, mengingat jumlah penerima manfaat di beberapa titik terbilang sangat minim.

“Di wilayah 3T itu ada yang (penerimanya) cuma 200, 81, bahkan 47 orang. Jelas tidak mungkin kita paksakan bangun dapur baru. Jadi, kita optimalkan yang sudah eksisting, entah itu dapur umum atau kantin sekolah,” ujar Nanik.

APBN sekarat, pakai dana CSR dan hibah asing

Langkah efisiensi ini menjadi babak baru bagi program andalan pemerintah yang awalnya direncanakan murni menggunakan duit negara.

Nanik membeberkan bahwa BGN kini gencar mencari alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah mulai merangkul dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN, perusahaan swasta yang beroperasi di daerah terpencil, hingga suntikan dana hibah dari negara sahabat.

“Intinya ini semua untuk mengurangi beban APBN yang dulu direncanakan full 100 persen membiayai program ini,” tambahnya.

4 langkah ekstrem BGN

Menghadapi realitas pemangkasan anggaran, BGN telah menyusun empat jurus utama guna menjaga keberlangsungan program:

  1. Refocusing data penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.
  2. Moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur baru.
  3. Pembenahan total tata kelola dapur yang sudah beroperasi.
  4. Perluasan jangkauan di wilayah 3T lewat skema non-APBN.

BGN juga tidak main-main soal kualitas pangan. Nanik memberikan peringatan keras bahwa dapur-dapur yang saat ini sudah berjalan namun kedapatan tidak memenuhi standar gizi dan kelayakan, akan langsung ditindak tegas.

“Artinya, kalau ada dapur yang terbukti tidak sesuai standar, tentu operasionalnya langsung kami suspend (hentikan sementara),” tegas Nanik.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


208 views