El Nino Tahun Ini Tidak Main-Main, Ancam Pertanian, Risiko Karhutla dan Polusi Udara

BMKG peringatkan El Nino 2026 masuk kategori kuat. Intip 7 wilayah terancam kekeringan ekstrem, karhutla, hingga gagal panen!

JAKARTA, KalderaNews.com – Masyarakat dan pemerintah daerah diimbau untuk tidak meremehkan kondisi iklim Indonesia saat ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi mengumumkan bahwa fenomena El Nino di tanah air telah memasuki kategori kuat. Lonjakan intensitas ini dipastikan akan mengacaukan distribusi curah hujan dan memicu dampak berantai yang masif.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengingatkan agar publik bisa membedakan antara siklus kemarau biasa dengan fenomena El Nino yang sedang terjadi.

“Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau,” tegas Faisal dalam keterangan resminya baru-baru ini.

BACA JUGA:

• El Nino 2026 Capai Level Kuat, Ini Wilayah Siaga Kekeringan Ekstrem
• Pasifik “Membara”, Jejak Horor Super El Niño yang Mengguncang Dunia
• Jakarta Dikepung El Nino “Godzilla”, Panas Jadi Petaka Kesehatan

El Nino sendiri merupakan fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur di atas rata-rata normal.

Ketika fenomena ini masuk dalam kategori “kuat” dan bertepatan dengan puncak musim kemarau yang diprediksi jatuh pada Agustus 2026, maka dampaknya akan menjadi jauh lebih ekstrem dari biasanya.

El Nino Berlangsung hingga 12 Bulan: Jangan Lengah!

Berdasarkan analisis pemodelan cuaca BMKG, El Nino 2026 diperkirakan akan bertahan cukup lama, yakni berkisar antara 9 hingga 12 months (bulan).

Meski durasinya panjang, Faisal meluruskan bahwa bukan berarti Indonesia akan dilanda kemarau terus-menerus sepanjang periode tersebut. Bahaya utamanya justru terletak pada akumulasi dampak saat fenomena ini berjalan beriringan dengan musim kering.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Ancaman Nyata: Sektor Pertanian di Ambang Krisis

Salah satu sektor yang paling ringkih terhadap ancaman El Nino kuat ini adalah sektor agraria. BMKG mendeteksi adanya risiko nyata berupa gangguan pada fase pertumbuhan tanaman akibat defisit air yang parah.

Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat memicu:

• Penurunan drastis produktivitas pangan nasional.
• Risiko puso atau gagal panen massal di berbagai sentra pertanian.
• Ketidakstabilan harga pangan di pasar akibat minimnya pasokan.

Sebagai langkah penyelamatan, BMKG mendesak para petani dan dinas terkait untuk segera melakukan langkah antisipatif, seperti penyesuaian pola tanam yang lebih adaptif, serta menerapkan pengelolaan irigasi yang ekstra efisien.

Intaian Kebakaran Hutan (Karhutla) dan Polusi Udara

Dampak El Nino tidak berhenti di urusan isi piring kita. Minimnya curah hujan membuat vegetasi di hutan dan lahan menjadi sangat kering dan mudah terbakar. BMKG memperingatkan melonjaknya risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dalam beberapa bulan ke depan.

Imbas dari Karhutla ini dipastikan akan memperburuk kualitas hidup masyarakat melalui:

• Polusi Udara Akut: Meningkatnya konsentrasi polutan berbahaya (kabut asap) di atmosfer.
• Gangguan Kesehatan: Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada anak-anak dan lansia.

7 Wilayah yang Wajib Siaga Satu

BMKG memetakan periode Juli hingga Oktober 2026 sebagai fase krusial di mana curah hujan akan merosot tajam di bawah batas normal klimatologisnya. Ada tujuh wilayah yang diprediksi menerima hantaman paling keras dari El Nino kuat ini:

1. Jawa
2. Bali
3. Nusa Tenggara
4. Sebagian Sumatra bagian selatan
5. Kalimantan bagian selatan
6. Sulawesi
7. Papua bagian selatan

Mitigasi Lokal di 699 Zona Musim

Mengingat geografis Indonesia yang unik dengan 699 Zona Musim (ZOM) yang berbeda-beda, Faisal meminta setiap Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memakai strategi yang seragam.

Pemda diwajibkan aktif mengetuk pintu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di wilayah masing-masing demi merumuskan kebijakan mitigasi yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Faisal.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.