BEM Unair mendesak penghentian sementara program MBG. Petisi online yang dibuat telah mengumpulkan lebih dari 27 ribu dukungan.
SURABAYA, KalderaNews.com– Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) menyerukan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sebuah petisi online.
Hingga Senin, 8 Juni 2026, petisi tersebut telah memperoleh lebih dari 26 ribu tanda tangan terverifikasi. Ajakan tersebut disampaikan melalui akun Instagram @bem_unair.
Petisi itu ditandatangani langsung oleh Presiden BEM Unair, Rizqi Senja. Dalam unggahan tersebut, masyarakat diajak ikut mendukung penghentian sementara program MBG yang dinilai bermasalah.
“Kami dari BEM Universitas Airlangga ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menyadari betapa problematiknya Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Keprihatinan ini semakin mendalam setelah mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, ditangkap dan kantor Badan Gizi Nasional digeledah. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam program ini,” tulis caption dalam unggahan akun Instagram BEM Unair.
Dorong evaluasi serius pada program MBG
Rizqi Senja menyebut polemik yang terjadi di Badan Gizi Nasional menjadi salah satu alasan utama pihaknya mendorong evaluasi serius terhadap program tersebut.
“Sebetulnya pada dasarnya kemarin terjadi gonjang-ganjing di negeri ini, karena pada akhirnya program problematik pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni MBG itu, Kepala BGN-nya dicopot dan kantor BGN digeledah,” kata Senja.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi kuat bahwa pelaksanaan MBG perlu dipertanyakan.
“Itu kan belum ada (pemerintah validasi MBG bermasalah). Sampai pada akhirnya titik utamanya ketika Kepala BGN dicopot (dan tersangka). Itu menjadi indikasi yang cukup sentral untuk kita bisa menganggap bahwa MBG memang bermasalah,” jelasnya.
BEM Unair kemudian mengambil langkah membuka petisi penghentian MBG sebagai bentuk aspirasi publik terhadap pemerintah.
“BEM Unair ingin memberikan ultimatum kepada pemerintah bahwa memang MBG ini bermasalah, sehingga ya sudah kita bikin petisi untuk menghentikan MBG. Agar kita dapat tahu kira-kira seberapa banyak rakyat yang pada akhirnya aware, dan itu juga menjadi ultimatum tersendiri untuk penguasa,” pungkasnya.
Senja menegaskan bahwa sejak awal pihaknya memang menolak program MBG. Penolakan itu didasari sejumlah persoalan yang dinilai muncul dalam implementasinya.
“Pada akhirnya tetap sama dari awal, bahwa kami menolak adanya MBG. Jadi memang kami berniat untuk menghentikan MBG, karena berbagai macam alasan, seperti banyak sekali implementasi di lapangan MBG tidak sesuai, pembengkakan anggaran, menyerap APBN, pengadaan barang dan jasa yang memang ternyata banyak sekali mark-up, dan sebagainya,” kata Senja.
Meski demikian, BEM Unair juga memberikan masukan apabila pemerintah tetap menjalankan program tersebut, yakni dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Senja, daerah perkotaan dinilai tidak terlalu membutuhkan program tersebut karena sebagian keluarga dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri.
Berdasarkan data di laman petisi online hingga Senin (8/6/2026) pukul 13.00 WIB, jumlah dukungan yang telah diverifikasi mencapai 27.009 tanda tangan. Angka tersebut disebut terus bertambah dari hari sebelumnya yang berada di kisaran 25 ribu penandatangan.
Isi petisi hentikan MBG
Dalam petisi itu, BEM Unair turut menyoroti berbagai persoalan lain, mulai dari keamanan pangan, penggunaan anggaran, hingga dugaan praktik korupsi.
Mereka meminta program MBG dihentikan sementara sampai seluruh persoalan dapat dibenahi secara menyeluruh.
Adapun isi dalam link petisi BEM Unair adalah:
“Kami dari BEM Universitas Airlangga ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menyadari betapa problematiknya Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Keprihatinan ini semakin mendalam setelah mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, ditangkap dan kantor Badan Gizi Nasional digeledah. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam program ini.
Puluhan ribu siswa telah mengalami keracunan akibat program ini, dan insiden kesehatan ini hanya dicatat sebagai data statistik oleh Badan Gizi Nasional dan Presiden Prabowo Subianto. Ini sangat merisaukan karena menunjukkan kurangnya perhatian pada keselamatan dan kesehatan generasi muda kita.
Lebih dari itu, ada indikasi penghamburan anggaran dalam penyediaan barang-barang yang tidak perlu dan berpotensi ada praktik korupsi di dalamnya. Alih-alih menjadi berkat, program ini menjadi beban, menguras anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan memiliki dampak lebih langsung pada kesejahteraan rakyat.
Kami mendesak agar Program Makan Bergizi Gratis diberhentikan sampai semua masalah yang ada dapat ditangani dengan baik. Kita harus memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Kami memohon dukungan Anda. Dengan menandatangani petisi ini, kita bisa membuat perubahan dan membangun Indonesia yang lebih baik.”
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply