JAKARTA, KalderaNews.com – Kebijakan zonasi yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
“Kita menggunakan zonasi mulai dari penerimaan siswa baru, terutama untuk memberikan akses yang setara, akses yang adil, kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi. Karena pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak ekslusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah,” tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB saja, namun juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan.
BACA JUGA:
- Jurusan Ini Sepi Peminat, Tapi Menjanjikan di Masa Depan
- 7 Alasan Kamu Memilih Kuliah ke Luar Negeri
- Mau Kuliah ke Luar Negeri, Inilah Negara yang Layak Kamu Pilih
- Inilah 6 Tips Persiapan Kuliah ke Luar Negeri
“Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana. Semuanya akan ditangani berbasis zonasi,” terangnya.
Dijelaskan Mendikbud, kebijakan zonasi juga mendorong kebijakan redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di setiap zona untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.
Leave a Reply