“Kita lihat kampus-kampus di Jakarta kosong tidak ada mahasiswa, namun kegiatan belajar mengajar serta pembayaran uang kuliah semua berjalan lancar bahkan jauh lebih efisien dan semua kejadiannya itu di udara,” ujarnya dilansir melalui situs resmi UKI.
Ia memaparkan bahwa berbagai regulasi pemerintah perlu berkejaran dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat berubah dan berkembang. Sebab tanpa aturan yang jelas dan baik, maka bisa saja terjadi kerugian negara yang cukup besar bahkan bisa menjadi kerugian bagi masyarakat luas yang tidak berdaya tanpa perlindungan hukum yang detail dan kuat.
Sebagai kuncinya, pemerintah dan masyarakat bisa melakukan mitigasi risiko dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen, Fairness (TARIF), dalam setiap aktivitas untuk mengukur TekFin di Indonesia.
* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.
Leave a Reply