Ada 4 langkah strategus yang telah dilakukan, yakni pertama, pemutakhiran data buta aksara bekerjaana dengan BPS. “Dengan demikian dapat diukur capaian penuntasan buta aksara dan diketahui peta sebaran penduduk buta aksara tersebut sampai tingkat provisni dan Kabupaten/Kota. Mengacu pada peta sebaran buta aksara tersebut, kami menetapkan kebijakan layanan program pendidikan keaksaraan,” tutur Jumeri.
Kedua, peningkatan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran keaksaraan dengan fokus utama pada daerah tertinggi persentase buta aksaranya. Kemdikbudristek melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistem blok atau klaster, yaitu memusatkan program di kabupaten terpadat buta aksara pada lima provinsi yang tinggi buta aksaranya yaitu Papua (22,03%), Nusa Tenggara Barat (7,52%), Sulawesi Barat (4,46%), Nusa Tenggara Timur (4,24%), dan Sulawesi Selatan (4,11%).
Sistem blok dalam penuntasan buta aksara ini dipandang cukup efektif dalam upaya menurunkan persentase buta aksara. Bagi wilayah yang memiliki kekhususan, Kemendikbudristek juga menggulirkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah dan kearifan budaya lokal, seperti program Keaksaraan Dasar bagi Komunitas Adat Terpencil/Khusus.
Leave a Reply