JAKARTA, KalderaNews.com – Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.
Politik dinasti merujuk kepada praktik dimana anggota keluarga yang sama atau kerabat dekat secara terus-menerus dan berulang-ulang memegang posisi politik atau pemerintahan dalam sebuah negara atau wilayah.
BACA JUGA:
- Kampanye Politik di Kampus, Tetap Menjadi Tempat Netral, Jangan Jadi Berwarna-warni
- Aliansi BEM di Solo Raya Tolak Politik SARA Menuju Pemilu 2024 di Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Inilah Tokoh Politik yang Dinilai Peduli Peningkatan Kualitas Pendidikan, Siapa Paling Atas?
Dalam konteks politik, dinasti sering kali mengacu pada keluarga atau kerabat yang menguasai kekuasaan dan jabatan penting dalam pemerintahan, baik secara legal maupun tidak.
Dalam politik dinasti, pemegang kekuasaan sering kali melibatkan keluarga mereka dalam berbagai posisi pemerintahan atau politik, sehingga mereka dapat mempertahankan kendali dan pengaruh mereka atas negara atau wilayah tersebut.
Praktik ini dapat menciptakan konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok kecil, yang dapat mengarah pada masalah seperti nepotisme dan kurangnya akuntabilitas dalam pemerintahan.
Leave a Reply