SEMARANG, KalderaNews.com – Ribuan guru swasta yang sudah dinyatakan lolos seleksi PPPK di Jawa Tengah sejak 2021 belum mendapatkan kejelasan penempatan. Ada apa?
Total terdapat 1.411 guru prioritas yang kini masuk kategori R1D, yang nasibnya masih menggantung sampai sekarang.
Beberapa perwakilan guru itu pun menyambangi Komisi E DPRD Jateng.
BACA JUGA:
- Seleksi Administrasi PPG Guru Tertentu 2025 Dibuka Lagi, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
- 10 Daftar Berkas Lapor Diri PPG 2025 Tahap 2 yang Wajib Guru Persiapkan
- Kabar Baik! Tunjangan Guru PAI Non-ASN Naik Rp 500 Ribu
Sudah 3 kali bertemu, belum ada hasilnya!
Perwakilan guru asal Boyolali, Rina Dewi Astuti menyatakan, para guru sudah melakukan audiensi berulang kali ke berbagai instansi namun hasilnya selalu nihil.
“Kami sudah tiga kali audiensi. Tapi jawabannya selalu sama, selalu menunggu juknis (petunjuk teknis) dari pusat,” ujar Rina setelah audiensi di DPRD Jateng, Semarang.
Bahkan, Rina dan rekan-rekannya telah menjalin komunikasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui audiensi virtual.
Mereka mendapatkan jawaban bahwa sesuai Peraturan Menpan RB Nomor 348, pelamar yang sudah lolos seleksi tapi belum mendapat formasi seharusnya bisa dipertimbangkan untuk penempatan paruh waktu.
Tetapi, saat bertanya ke Kemenpan-RB, mereka justru diberi penjelasan bahwa pengusulan formasi jadi tanggung jawab pemerintah daerah di Jateng.
“Katanya kuncinya ada di daerah. Nah, daerah ini yang kami belum tahu, apakah sudah mengusulkan atau belum?” tanya Rina.
Desak Pemprov Jateng
Terbaru, para guru ini mengadu ke anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, pekan lalu.
Toha pun menghubungkan mereka dengan Menteri PAN-RB, Rini Widyantini dan Kepala BKN, Zudan Arif Fakhrullah.
Dari komunikasi itu, mereka mendapatkan jawaban bahwa proses pengusulan penempatan ada di tangan pemerintah daerah. BKN hanya bertugas menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) jika formasi telah diusulkan.
Maka, para guru pun kembali mendatangi DPRD Jateng untuk mendesak agar Pemprov Jateng segera menyelesaikan penempatan mereka.
“Apalagi tadi katanya, dari Bapenda, anggaran tidak menjadi masalah. Menuntaskan 1.400 guru juga tidak memberatkan APBD Jateng,” papar Rina.
Jadi juru parkir, jualan cilok
Rina pun menuturkan nasib rekan-rekannya yang mesti banting setir untuk bertahan hidup.
“Teman saya, ada yang jadi tukang parkir, ada juga yang jualan cilok. Bahkan ada yang sampai dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan ikut seleksi PPPK,” katanya.
Rina pun sempat keluar dari tempat mengajar saat mengikuti seleksi, tapi kini ia mengajar di sekolah swasta kecil yang muridnya tak sampai 30 orang.
“Jangan tanya soal gaji, jangankan UMK, ratusan ribu pun belum tentu. Tapi kami tetap mengajar demi tanggung jawab dan cinta profesi,” ujarnya.
Sebagian besar anggota R1D adalah guru senior yang telah mengabdi lebih dari 15 tahun. Usia mereka rata-rata di atas 40 tahun, bahkan ada yang hampir pensiun.
“Mereka ini justru yang dulu dijanjikan difasilitasi melalui jalur PPPK karena tidak bisa lagi ikut CPNS. Tapi sampai sekarang malah tidak jelas!” protes Rina.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply