LOMBOK TENGAH, KalderaNews.com – Awal tahun 2026 ini menjadi mimpi buruk bagi ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sebanyak 1.129 honorer yang masuk dalam kategori non-database BKN resmi tidak terakomodasi dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu dan terancam dirumahkan.
BACA JUGA:
- Ratusan Guru Honorer Lombok Tengah Demonstrasi, Tolak PHK dan Bahkan Rela Tak Digaji
- 480 Guru Honorer di Gowa Gagal Ikut Seleksi PPPK, Ada Dugaan Data Dihapus oleh Oknum Disdik
- Indonesia Masuki Era Badai PHK Massal Honorer, yang Sah PNS dan PPPK
Keputusan Pemkab untuk tidak memperpanjang kontrak mereka mulai tahun ini memicu gelombang protes. Dari total tersebut, sektor pendidikan menjadi yang paling terdampak dengan 715 guru honorer, disusul 355 tenaga kesehatan, dan sisanya tenaga teknis.
Ironi Anggaran Rp 24 Miliar: Gaji Terbayar, Jam Mengajar Nihil
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, mengungkapkan fakta mengejutkan setelah melakukan klarifikasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), Kabupaten Lombok Tengah saat ini sebenarnya mengalami kelebihan 1.005 guru.
Berikut adalah rincian data kebutuhan vs ketersediaan guru:
- Kebutuhan Guru (TK, SD, SMP): 7.158 orang.
- Jumlah Guru Saat Ini: 8.163 orang.
- Kelebihan: 1.005 orang.
Dampaknya, pemda harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 2 miliar per bulan atau Rp 24 miliar per tahun untuk menggaji guru yang secara teknis tidak memiliki jam mengajar.
“Mereka menghabiskan uang untuk digaji, tapi tidak punya waktu jam mengajar karena sudah kelebihan muatan,” tegas Syamsul Hadi, Senin (12/1/2026).
Indikasi “Orang Dalam” (Ordal) dan Investigasi Inspektorat
DPRD Lombok Tengah kini mencurigai adanya praktik curang di balik membludaknya jumlah honorer tersebut.
Meskipun Pemkab menganut sistem zero growth (rekrutmen hanya untuk menggantikan yang pensiun), jumlah honorer justru terus membengkak, diduga akibat kebijakan mandiri para Kepala Sekolah.
Syamsul Hadi secara terbuka menduga adanya permainan “orang dalam” (ordal) dalam perekrutan honorer pasca periode pendataan nasional Desember 2022.
“Saya minta Inspektorat untuk memeriksa 715 guru ini by name by address. Kita harus tahu apakah mereka murni di bawah dinas atau peralihan dari swasta ke negeri. Jika ada indikasi masuk menggunakan ordal, kami minta investigasi tuntas dalam satu setengah bulan ke depan,” cetusnya.
Sebelumnya, pada 7 Januari 2026, ratusan guru honorer telah menggelar aksi massa. Mereka menuntut agar pemerintah daerah mencari jalan tengah agar mereka tidak dirumahkan dan tetap bisa diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu demi kelangsungan hidup.
Kini, nasib ribuan honorer tersebut berada di ujung tanduk. Sementara investigasi berjalan, para honorer yang berasal dari peralihan sekolah swasta diminta bersabar menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait kejelasan status mereka dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penataan Pegawai.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply