Ika Damayanti Fatma Negara Masih Bungkam Usai Unggahan Cibir Demo Gejayan Viral

Sharing for Empowerment

Anggota DPRD DIY Ika Damayanti Fatma Negara masih bungkam usai unggahannya yang dinilai mencibir demo mahasiswa Gejayan viral.

YOGYAKARTA, KalderaNews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ika Damayanti Fatma Negara, hingga kini masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi terkait unggahan media sosialnya yang viral.

Unggahan politisi tersebut memicu polemik luas karena dinilai mencibir aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut perbaikan kondisi ekonomi.

BACA JUGA:

Hingga berita ini diterbitkan, baik Ika Damayanti maupun pihak DPRD DIY belum memberikan tanggapan atas gelombang kritik yang datang dari kalangan akademisi dan mahasiswa di Yogyakarta.

Kronologi Unggahan Ika Damayanti Fatma Negara Viral

Kontroversi ini bermula saat aliansi mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Tiga Gejayan, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu (13/6/2026) malam. Di saat yang bersamaan, Ika Damayanti yang merupakan anggota Komisi D DPRD DIY, mengunggah sebuah pernyataan kontroversial di akun Instagram pribadinya.

Anggota DPRD Provinsi DIY dari Fraksi Partai Gerindra, Ika Damayanti Fatma Negara — Unggahan kontroversial anggota DPRD Provinsi DIY dari Fraksi Partai Gerindra, Ika Damayanti Fatma Negara (KalderaNews/Ist)

Dalam unggahan tersebut, Ika menuliskan narasi yang dinilai menyudutkan gerakan mahasiswa:

“Mahasiswa sedang memperjuangkan orang bermobil agar dapat subsidi pertamax, dan berjuang mati-matian agar rakyat kecil tidak lagi dapat MBG.”

Meskipun dalam unggahan tersebut Ika menyatakan menghargai perbedaan pendapat, reaksi negatif warganet tak terbendung. Hanya berselang sekitar tiga jam setelah unggahan itu viral, akun Instagram pribadi milik legislator tersebut langsung diubah ke mode privat. Namun, jejak digital tangkapan layar unggahan tersebut sudah terlanjur beredar luas di berbagai platform media sosial.

Dinilai “Sesat Berpikir”

Sikap diam Ika Damayanti kian menyudutkan posisinya di mata para pakar hukum dan sosial. Akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII), Agus Triyanta, menyayangkan tindakan anggota dewan yang justru berpolemik di media sosial alih-alih menggunakan jalur formal parlemen.

“Mestinya wakil rakyat berjuang melalui parlemen. Ada forum terbuka bagi dia mengambil kebijakan. Saya kira tidak bijak kalau terkesan memojokkan dan membuat pengotakan masyarakat,” tegas Agus, Senin (15/6/2026).

Senada dengan Agus, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, menilai bahwa narasi yang dibangun oleh Ika menunjukkan adanya “kesesatan berpikir” dalam merespons ruang kritik publik.

“Kritik adalah bagian dari kecintaan warga negara kepada negaranya. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkualitas hanya karena berani menyampaikan kritik,” ujar Andreas. Menurutnya, demonstrasi adalah instrumen sah dalam demokrasi yang seharusnya dijadikan bahan evaluasi oleh pejabat publik.

Komunikasi Buruk Publik Pejabat

Selain akademisi, perwakilan mahasiswa dari UGM dan UII turut menyuarakan kekecewaan mereka terhadap minimnya transparansi dan respons dari Ika Damayanti setelah kegaduhan ini terjadi.

Syifa Qolbiana Halim (Mahasiswa UII): Mengingatkan bahwa pejabat publik memegang tanggung jawab moral yang besar di ruang digital. “Mereka sebagai pemerintah (sebaiknya) tidak melakukan hal seperti itu karena bisa memprovokasi dan menimbulkan kegaduhan di media sosial.”
Nur Hassan (Mahasiswa UGM): Menilai komunikasi publik Ika sangat ofensif. “Kurang pantas, apalagi bahasanya terlalu ofensif, menyerang aspirasi masyarakat yang memuncak. Komunikasi pejabat publik seperti ini perlu diperbaiki.”
Zaidan Falah (Mahasiswa UGM): Membantah argumen Ika terkait isu subsidi BBM. Menurutnya, fluktuasi harga Pertamax memiliki efek domino yang nyata terhadap perekonomian masyarakat kecil, bukan sekadar urusan “orang bermobil”.

Menanti Transparansi dan Klarifikasi dari DPRD DIY

Sikap Ika Damayanti Fatma Negara yang memilih menutup akun dan tetap bungkam dinilai publik sebagai langkah mundur dalam transparansi pemerintahan daerah. Sebagai wakil rakyat yang digaji oleh uang rakyat, bungkamnya Ika justru memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat (distrust) terhadap lembaga legislatif.

Hingga saat ini, publik Yogyakarta masih menunggu pernyataan resmi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD DIY maupun dari fraksi partai yang menaungi Ika Damayanti guna meluruskan polemik komunikasi publik ini agar tidak berlarut menjadi kegaduhan yang lebih besar.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com