Situasi diskusi UGM memanas ketika sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke panggung utama dengan nada tinggi.
YOGYAKARTA, KalderaNews.com – Aksi protes keras melanda Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026).
Ratusan mahasiswa UGM nekat menggeruduk forum diskusi yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
BACA JUGA:
- Ini Alasan dan Kronologi Diskusi di UGM dengan 3 Pejabat Era Prabowo Berakhir Ricuh
- Profil Astrio Feligent yang Viral Berdebat dengan Eks Ketua BEM UGM
- Metamorfosis Budiman Sudjatmiko: Dulu, Hari Ini dan Esok
Dua hari berselang, tepatnya pada Rabu (17/6/2026), massa mahasiswa berkumpul di depan Balairung UGM untuk menyampaikan pernyataan sikap resmi. Mereka membongkar alasan utama di balik aksi nekat tersebut: rasa muak yang sudah mencapai puncaknya.
Kronologi Lengkap Kericuhan di Dalam dan Luar GIK UGM
Berdasarkan laporan yang dihimpun, diskusi bertajuk “Kopdar Bareng Mas Dar” dengan tema ‘Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia’ ini sebenarnya sempat berjalan normal pada paruh pertama acara.
Panitia bahkan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik secara langsung dari atas podium.
Namun, situasi memanas ketika sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke panggung utama sambil membentangkan spanduk kritik tajam dengan nada tinggi.
Demi alasan keamanan, petugas bergerak cepat mengevakuasi Budiman, Nusron, dan Sudaryono keluar dari ruangan.
Ketegangan berlanjut ke luar gedung. Ratusan mahasiswa memblokade jalan dan menghadang iring-iringan mobil dinas pejabat, menuntut dialog dilanjutkan malam itu juga.
Karena kendaraan terjebak dan tidak bisa bergerak, Nusron Wahid dan Sudaryono akhirnya memilih turun dari mobil. Keduanya berjalan kaki menuju Bundaran UGM dan memutuskan duduk lesehan di aspal bersama mahasiswa untuk melanjutkan komunikasi di bawah sorotan lampu jalan.
Dikritik Bukan Diskusi, Tapi Ajang Pamer Capaian Pemerintah
Sebelum kericuhan meluas, perwakilan mahasiswa UGM, Sarah, menegaskan bahwa kemarahan mereka dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap jalannya roda pemerintahan. Mahasiswa menilai forum di Joglo GIK tersebut berjalan timpang dan tidak akomodatif.
Beberapa poin yang disoroti mahasiswa meliputi:
- Minimnya Dialog Substantif: Porsi pembicaraan didominasi oleh pejabat, sehingga menutup ruang debat dua arah yang sehat.
- Ajang Pamer Klaim: Forum dinilai lebih banyak digunakan untuk memaparkan capaian-capaian pemerintah daripada mendengarkan aspirasi riil masyarakat.
“Maka, di tengah segala teriakan, bentrokan, dan barang yang terlempar ke tengah panggung, yang seharusnya disoroti hanyalah satu: rasa muak serta ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang terlebih dahulu menindas rakyatnya dengan kekerasan,” tegas Sarah.
Soroti Berbagai Kebijakan Pemerintah yang Merugikan Rakyat
Dalam pernyataan resminya, aliansi mahasiswa UGM ini mengaitkan protes keras tersebut dengan berbagai persoalan krusial di Indonesia saat ini, seperti:
- Dugaan Praktik Korupsi: Penyelewengan kekuasaan yang mencederai keadilan sosial.
- Penggusuran Paksa: Kebijakan agraria dan infrastruktur yang dinilai mengorbankan hak-hak rakyat kecil.
- Kriminalisasi Aktivis: Penangkapan-penangkapan yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman suara kritis.
Mahasiswa juga menuntut pembatalan beberapa program kerja, termasuk penolakan kategoris terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.
Hak Jawab Pejabat dan Istana: Sesalkan Kericuhan, Tetap Siap Berdialog
Merespons insiden tersebut, para pejabat Kabinet Merah Putih dan pihak Istana Kepresidenan memberikan beragam tanggapan. Dilansir dari Kompas.com, mereka kompak menyayangkan kericuhan namun tetap membuka pintu komunikasi.
Budiman Sudjatmiko: Mantan aktivis PRD ini menyesalkan diskusi yang berujung ricuh karena ia pribadi sebenarnya ingin tetap berdialog.
Di tengah ketegangan, Budiman sempat dituding berubah setelah masuk pemerintahan. “Saya jawab, ‘Aku masih seperti Budiman yang dulu. Saya enggak berubah,” tegasnya, sembari membantah tuduhan memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi.
Sudaryono (Wamentan): Mengaku sempat merasakan kontak fisik dan pelemparan air, Sudaryono menepis anggapan bahwa dirinya kabur.
“Justru kami yang datang untuk berdiskusi,” ujarnya. Ia menyatakan terbuka mengecek langsung laporan agraria dari mahasiswa dan siap diundang kembali untuk berdiskusi secara sehat.
Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN): Nusron menyatakan senang berdialog, terbukti dari langkahnya yang mau melayani diskusi lesehan di aspal. Namun, ia enggan meladeni debat yang hanya dipenuhi kemarahan tanpa argumen.
“Kalau marah-marah dan ngotot-ngototan ya saya enggak mau melayani. Wong saya sudah tua,” selorohnya.
Pihak Istana (M Qodari, Kepala Bakom): Qodari menegaskan bahwa esensi demokrasi adalah dialog dua arah, bukan pemaksaan kehendak sepihak.
Menanggapi tuntutan pembatalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menyatakan program tersebut adalah janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang wajib dijalankan.
Kendati demikian, pemerintah sangat terbuka terhadap masukan yang bersifat teknis demi perbaikan program ke depan.
Solidaritas Alumni: Kagama Muda Bergerak Dukung Aksi Mahasiswa
Aksi berani mahasiswa UGM ini mendapatkan gelombang dukungan dari alumni yang tergabung dalam Kagama Muda Bergerak—wadah alumni UGM berlatar belakang aktivisme (khususnya angkatan 2012 ke bawah).
Kagama Muda Bergerak menilai aksi mahasiswa harus dipahami sebagai bentuk kritik terhadap monopoli diskursus Pancasila di tengah krisis multidimensi.
Menurut mereka, ketika publik dihadapkan pada lonjakan harga bahan pokok, kenaikan BBM, hingga masifnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), retorika kerukunan bertema Pancasila dinilai mengabaikan masalah riil.
Poin Pernyataan Sikap Kagama Muda Bergerak
- Tuntutan Perubahan Nyata: Kritik mahasiswa telah bergerak menjadi tuntutan politik atas stagnasi ekonomi dan persoalan material masyarakat.
- Soroti Kemunduran Demokrasi: Mereka mengkritik keras menguatnya keterlibatan institusi militer dan kepolisian dalam ranah sipil.
- Tolak Intimidasi Kampus: Menolak segala bentuk delegitimasi dan stigmatisasi terhadap mahasiswa. Kampus harus tetap menjadi ruang merdeka bagi kebebasan berpikir.
- Desakan Solidaritas Sipil: Menyerukan seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersatu menggalang solidaritas demi melawan pemberangusan ruang demokrasi.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply