Ironi! Tumbuh 5,61% Berkat Belanja Pemerintah, Sektor Industri Justru “Sakit”

Pertumbuhan ekonomi RI 5,61% dinilai rapuh karena hanya ditopang belanja pemerintah, sementara PMI manufaktur masuk zona merah.

The Path To Financial Freedom, EduFulus – Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai 5,61 persen pada kuartal teranyar sepintas memberikan angin segar.

Namun, di balik angka yang tampak impresif tersebut, tersimpan struktur yang rapuh. Capaian ini dinilai tidak mencerminkan kekuatan riil sektor produktif, melainkan lebih banyak disuntik oleh faktor eksternal dari kas negara.

SIMAK JUGA: Ini 3 Alasan Mendasar BI Kerek Suku Bunga Jadi 5,75%

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, memberikan analisis kritisnya terkait fenomena ini. Menurut pakar ekonomi senior tersebut, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen itu lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, sementara sektor industri nasional justru terus mengalami penurunan dan masuk ke fase yang mengkhawatirkan.

Data PMI Juni 2026: Sektor Manufaktur Masuk Zona Bahaya

Indikator paling valid yang menunjukkan rapuhnya fundamental ekonomi saat ini adalah anjloknya Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia. Data S&P Global per Juni 2026 mencatat PMI manufaktur Indonesia merosot ke angka 46,9.

Sebagai informasi, angka di bawah 50 menandakan bahwa sektor industri berada dalam fase kontraksi, bukan ekspansi.

“Keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun bahkan nyungsep. Angka PMI ini merupakan indikasi sektor industri kita sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah,” ujar Prof. Didik.

Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, menambahkan bahwa kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir untuk menutup semester pertama 2026.

Laju penurunan pesanan baru ini tercatat sebagai yang tercepat dalam setahun terakhir, mendorong perusahaan menurunkan output selama empat bulan berturut-turut.

Belanja Pemerintah vs Sektor Industri yang Lesu

Mengapa pertumbuhan 5,61 persen disebut semu? Ketika pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh belanja pemerintah (government spending), efek stimulasi yang dihasilkan umumnya bersifat jangka pendek.

Sebaliknya, mesin pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan—yakni sektor industri dan manufaktur—justru terus melemah akibat beberapa faktor struktural:

• Ketidakpastian Kebijakan: Dunia usaha menahan investasi karena arah kebijakan industri dan investasi domestik dinilai tidak konsisten.
• Hambatan Birokrasi: Proses perizinan yang ruwet serta insentif yang tidak memadai membuat pelaku industri enggan melakukan ekspansi.
• Tekanan Sisi Input dan Output: Sektor manufaktur terjepit dari dua arah sekaligus. Konflik geopolitik global mengganggu pasokan bahan baku (supply) sehingga mendongkrak biaya produksi. Tekanan harga ini tercatat sebagai inflasi tertinggi kedua sepanjang sejarah S&P, yang memaksa pabrik menaikkan harga jual ke level tertinggi dalam hampir 13 tahun. Di sisi lain (output), pasar ekspor melemah akibat kelesuan perdagangan internasional.

Dampak Riil: Badai PHK Massal dan Pengurangan Tenaga Kerja

Sakitnya sektor industri bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan sudah berdampak langsung pada ruang kerja masyarakat. Merespons pelemahan permintaan, perusahaan manufaktur terpaksa melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja dan aktivitas pembelian secara besar-besaran.

Menurut data S&P Global, laju PHK di sektor manufaktur pada Juni 2026 menjadi yang paling kokoh dan terbesar sejak September 2021.

Tekanan efisiensi ini juga mulai merembet ke sektor digital nasional. Terbaru, raksasa teknologi TikTok Tokopedia mengonfirmasi adanya langkah penyesuaian organisasi berupa penyelarasan tim pada divisi Research and Development (R&D).

SIMAK JUGA: Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Triwulan I-2026: Sinyal Semu?

Juru bicara perusahaan menyatakan langkah berat ini diambil demi pertumbuhan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan.

Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengakui bahwa tekanan global saat ini sangat berat dan berpotensi membuat perusahaan yang tidak mampu bertahan menempuh jalur PHK. Pemerintah sendiri telah menyiagakan Satgas Mitigasi PHK bersama Kemenaker untuk memantau situasi di lapangan.

Sebagai langkah penyelamatan sektoral, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus jangka pendek. Susiwijono mencontohkan, pemerintah sebelumnya telah merilis insentif berupa pembebasan bea masuk untuk bahan baku plastik setelah harganya melonjak ekstrem hingga 115% akibat sentimen global.

Evaluasi berkala terus dilakukan agar tekanan ini tidak meluas dan menciptakan krisis ketenagakerjaan yang lebih dalam.

Belajar dari Vietnam: Dari “Anak Bawang” Menjadi Macan Baru ASEAN

Kondisi Indonesia berbanding terbalik dengan Vietnam yang sukses mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen. Konsistensi transformasi industri selama tiga dekade terakhir membuahkan hasil manis.

Pada Juli 2026, Bank Dunia resmi mengklasifikasikan Vietnam sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income country) dengan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita mencapai US$ 4.970, melampaui ambang batas US$ 4.636.

Prof. Didik menyebut Vietnam menggunakan strategi outward looking—strategi yang sebenarnya pernah sukses diterapkan Indonesia pada dekade 1980-an hingga 1990-an hingga mampu mendorong pertumbuhan industri hingga 10–12 persen.

Perbandingan Strategi Investasi (FDI):

Memutus Lingkaran Setan Ekonomi Indonesia

Penurunan sektor industri secara langsung berdampak pada menyempitnya lapangan kerja berkualitas. Ketika lapangan kerja produktif berkurang dan pembelian input manufaktur merosot tajam (tercepat sejak Agustus 2021), pendapatan masyarakat otomatis menurun yang pada akhirnya memukul daya beli. Lingkaran persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan intervensi belanja pemerintah.

Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah konkret melalui transformasi struktur industri, deregulasi, dan debirokratisasi total. Iklim usaha harus diperbaiki secara menyeluruh agar investasi berkualitas mau masuk ke sektor riil.

Tanpa adanya kebijakan masif untuk membangkitkan kembali gairah manufaktur dari hulu ke hilir, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen lambat laun akan terkikis, dan Indonesia berisiko kalah saing hingga menjadi “negara sakit” di kawasan ASEAN.

SIMAK JUGA: Sinyal Ekonomi Melambat, Kemenag Rengek Tambahan Anggaran Rp24,8 Triliun

* Kuy cerdas investasi dan trading dengan artikel edukatif EduFulus lainnya di Google News. Dus, jika Anda ingin bekerjasama dengan kanal EduFulus, silakan hubungi tim di WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.