
Soal pusat data AI Rp3,5 T di Jatiluhur yang dituduh sedot air petani, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi buka suara. Cek selengkapnya!
BANDUNG, KalderaNews.com – Rencana pembangunan pusat data (data center) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bernilai investasi Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, mendadak menjadi sorotan publik.
Proyek raksasa yang berdiri di atas lahan 8.000 meter persegi ini memicu kekhawatiran terkait konsumsi air operasionalnya yang dinilai berpotensi mengganggu alokasi air untuk sektor pertanian.
BACA JUGA:
- Wacana Data Center AI Dekat Jatiluhur, Benarkah Bisa Bikin Air Menipis?
- Ngeri! AI Boros Listrik dan Air, Indonesia Jadi Pemasok Energi AI Dunia
- Penetrasi Internet 80,6%: Indonesia Harus Jadi Pemain Digital
Menanggapi polemik dan sorotan dari DPRD Jawa Barat tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas memberikan pandangannya agar permasalahan ini tidak berpatokan pada asumsi semata.
Kebutuhan Air Mencapai 33 Juta Liter per Hari
Pusat data AI yang dikembangkan dengan kapasitas daya listrik awal 120 Megawatt (MW) dan target pengembangan hingga 640 MW ini memerlukan sistem pendingin berbasis air dalam jumlah besar.
Berdasarkan kalkulasi teknis yang diterima Dedi Mulyadi, kebutuhan air untuk proyek pusat data tersebut diproyeksikan mencapai:
- Tahap Awal: Sekitar 6.000 meter kubik (6 juta liter) per hari.
- Kapasitas Maksimal: Mencapai 384 liter per detik (LPS) atau sekitar 33.000 meter kubik (33 juta liter) per hari secara bertahap.
Dedi menegaskan bahwa perhitungan pasokan air harus dituntaskan sejak awal sebelum fasilitas beroperasi secara penuh agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Jangan sampai pas sudah beroperasi penuh baru heboh soal air. Kita objektif saja. Berapa kebutuhannya?” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026).
Beli dari PDAM, Bukan Sedot Langsung dari Waduk
Guna meluruskan kesalahpahaman di masyarakat, Dedi Mulyadi menjelaskan mekanisme teknis pemenuhan pasokan air untuk operasional data center tersebut.
Pihak pengembang tidak mengambil atau menyedot air secara langsung dari Waduk Jatiluhur maupun sungai setempat.
Mekanisme pasokan air dilakukan melalui skema pembelian komersial melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM):
- Skema Konsumen Komersial: Perusahaan pengelola data center (BDx) berkedudukan sebagai pelanggan komersial PDAM.
- Tidak Mengganggu Irigasi: Sumber air baku memang diproses dari Jatiluhur, namun didistribusikan melalui jaringan pipa PDAM sehingga alokasi air irigasi untuk petani di wilayah Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi, hingga DKI Jakarta tetap aman.
- Subsidi Silang Layanan: Keuntungan dari penjualan air skala industri/komersial ini diharapkan dapat diputar kembali oleh PDAM untuk meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat umum.
“Kalau ini kan ngambilnya tetap dari Jatiluhur, tapi masuk di PDAM. Maksudnya ngambil airnya dari Jatiluhur, masuknya ke PDAM, beli airnya dari PDAM… Airnya tidak mengganggu petani,” tegas Dedi.
Tegaskan AMDAL Harus Transparan dan Dibuka ke Publik
Di samping masalah ketersediaan air, Dedi Mulyadi juga menyoroti proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek pusat data AI tersebut yang hingga kini masih berjalan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta bersama tim pakar pembanding.
Secara lugas, Dedi mendesak agar dokumen dan hasil kajian AMDAL dibuka secara transparan kepada publik, termasuk mempublikasikan nama-nama konsultan serta tim ahli yang terlibat.
“AMDAL belum keluar, masih proses… AMDAL ini barang publik, bukan barang privat,” pungkas Dedi.
Langkah transparansi ini dinilai krusial agar masyarakat sekitar memperoleh kepastian dan kejelasan mengenai penanganan berbagai potensi dampak lingkungan, mulai dari tata kelola air hingga tingkat kebisingan fasilitas.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.


Leave a Reply