Jabar Butuh Guru PPPK 28.059, Baru 21.760 Terakomodasi, Ini Masalahnya

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi (KalderaNews/Disdik Jabar)

BANDUNG, KalderaNews.com – Kadisdik Jabar, Dedi Supandi menyadari secara nasional pada 2022 Indonesia akan kekurangan guru PNS. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) akan menambah formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jabar pada 2021 ini sebanyak 28.059.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.760 formasi telah terakomodasi dengan rincian 10.127 guru SMA, 10.887 guru SMK dan 766 guru SLB.

Sedangkan 6.299 sisanya masih belum terakomodasi sebab masih ada ketidaksinkronan data antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Disdik Jabar di beberapa mata pelajaran (mapel), seperti, pendidikan agama dan budi pekerti, muatan lokal bahasa daerah, bahasa Inggris dan bahasa asing lain serta mapel lainnya.

BACA JUGA:

“Kita sudah konsultasi dengan Kemendikbud. Permasalahan ini juga menjadi permasalahan nasional sehingga saya yakin pembahasan di pusat (Kemendikbud dan Kemenpan) akan segera disampaikan hasilnya,” tuturnya.

Kadisdik menjelaskan guru yang bisa mengikuti seleksi PPPK ini terdiri dari guru honorer (termasuk guru honorer kategori 2), guru non-PNS yang sudah disertifikasi, guru non-PNS yang belum disertifikasi tapi telah terdaftar di Dapodik pada akhir Desember 2019 serta lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar.

Kadisdik menjelaskan, ada lima perbedaan antara seleksi PPPK tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, formasi guru PPPK terbatas, dimana setiap pendaftar hanya diberi kesempatan ujian seleksi satu kali per tahun, tidak ada materi persiapan untuk pendaftar, anggaran gaji disiapkan oleh pemerintah daerah dan biaya penyelenggaraan ditanggung pemerintah daerah.

2021 ini semua guru honorer dan lulusan PPG dapat mengikuti seleksi, pendaftar diberi kesempatan tiga kali seleksi, Kemdikbud menyiapkan materi pembelajaran, anggaran gaji PPPK disiapkan pemerintah pusat, dan biaya penyelenggaraan ditanggung Kemendikbud.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*