The Path To Financial Freedom, EduFulus – Bank Indonesia (BI) menyalakan sinyal kewaspadaan tinggi terhadap kerentanan pasar keuangan global. Dalam laporan terbarunya, BI secara eksplisit memperingatkan bahwa perilaku agresif Lembaga Keuangan Non-Bank (Non-Bank Financial Intermediaries/ NBFIs) saat ini memiliki kemiripan mencolok dengan pola pemicu krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 silam.
Peringatan keras ini tertuang dalam dokumen laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (PEKKI) Edisi 2025, di mana BI membeberkan lima risiko utama yang menghantui prospek ekonomi global ke depan.
Sorotan utama BI tertuju pada meningkatnya kerentanan pasar keuangan akibat ulah institusi non-bank.
SIMAK JUGA: OJK Perketat Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Kripto, Ini Isi Lengkapnya
BI memaparkan, NBFIs kini semakin berani memanfaatkan utang pemerintah negara maju sebagai aset dasar (underlying) untuk menciptakan produk derivatif yang kompleks.
Masalahnya, praktik berisiko tinggi ini dilakukan tanpa pengaturan margin dan permodalan yang memadai.
“Jika terjadi pembalikan pasar, potensi penjualan besar-besaran dapat memicu krisis sistemik seperti 2008,” tulis Bank Indonesia dalam laporannya.
Risiko dari NBFIs tersebut diperparah oleh kondisi utang publik global yang sudah mencapai level ‘lampu merah’. Data BI menunjukkan total utang pemerintah dunia telah menembus angka US$110,9 triliun, setara dengan 94,6% dari PDB global.
Lonjakan utang yang didominasi negara maju ini menjadi bahan bakar volatilitas suku bunga global, yang pada akhirnya menambah beban berat bagi negara berkembang.
Aset Digital dan Perang Dagang Tambah Tekanan
Selain bayang-bayang krisis 2008 dari sektor NBFIs, BI juga mewanti-wanti soal dua risiko besar lainnya yang meningkatkan ketidakpastian:
Risiko Aset Digital
Maraknya aset kripto, stablecoin, dan tokenisasi aset oleh pihak swasta dinilai meningkatkan volatilitas pasar keuangan global secara signifikan.
Absennya regulasi yang setara dengan lembaga keuangan tradisional membuka celah lebar bagi pencucian uang dan lemahnya perlindungan konsumen.
Polarisasi Perdagangan
Otoritas moneter juga melihat kecenderungan berlanjutnya perang dan polarisasi perdagangan akibat kebijakan tarif sepihak dari Amerika Serikat (AS), yang menggeser fokus dari kerja sama multilateral menjadi bilateral dan regional.
Kombinasi dari leverage NBFIs yang ugal-ugalan, gunungan utang publik, liarnya aset digital, hingga perang dagang ini terjadi di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang stagnan. BI memprakirakan ekonomi dunia pada 2026 akan melambat ke level 3,0%, lebih rendah dari estimasi 2025 sebesar 3,1%.
Proyeksi Ekonomi Indonesia Tetap Stabil
Meskipun prospek global diliputi ancaman, BI tetap optimis terhadap proyeksi domestik Indonesia. Dalam laporan yang sama, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di rentang 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026.
Beberapa target makro lain yang ditetapkan BI untuk Indonesia pada 2026 antara lain
- Inflasi diramal berada di level 2,5±1%.
- Transaksi Berjalan diproyeksikan berada di rentang 0,2% sampai dengan -1% dari PDB.
- Pertumbuhan Kredit Perbankan diperkirakan berada di rentang 8% hingga 12%.
SIMAK JUGA: OJK Tidak Mau Gegabah, Ini Alasan Verifikasi dan Izin 2 Bursa Kripto Dijejali Syarat Ketat
* Kuy cerdas investasi dan trading dengan artikel edukatif EduFulus lainnya di Google News. Dus, jika Anda ingin bekerjasama dengan kanal EduFulus, silakan hubungi tim di WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply