Aksi demonstrasi LMND Lampung sambut kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Tugu Adipura. Simak 5 tuntutan mahasiswa
BANDAR LAMPUNG, KalderaNews.com – Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Provinsi Lampung pada Rabu (10/6/2026) diwarnai oleh aksi penyampaian aspirasi dari kelompok mahasiswa.
Massa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Lampung menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung.
BACA JUGA:
- Anggaran MBG Dipangkas? Ada Skema Baru, Melibatkan Kantin Sekolah?
- Resmi Jadi Kepala BGN, Ini Profil dan Rekam Jejak Nanik S. Deyang
- Kepala BGN Anjurkan Perguruan Tinggi Mau Bangun Dapur untuk MBG
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian ini menyita perhatian publik karena diwarnai oleh aksi teatrikal ekstrem, di mana tiga peserta aksi melakukan jahit mulut menggunakan benang medis.
Selain itu, massa aksi juga membakar ban serta spanduk hijau bercorak loreng sebagai simbol visualisasi penolakan mereka terhadap apa yang mereka sebut sebagai gejala remiliterisasi ruang sipil.
Refleksi Protes Simbolik: Isu Demokrasi dan Kondisi Sosial-Ekonomi
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Josua Sitorus, menjelaskan bahwa metode teatrikal jahit mulut tersebut diadopsi sebagai simbol atas kondisi kebebasan berpendapat dan iklim demokrasi domestik yang mereka nilai kian tertekan.
“Sipil tidak punya senjata, sipil hanya punya suara dan pikiran kritis, tetapi dibungkam dengan budaya militer yang dipaksa masuk ke ruang sipil. Hari ini jahit mulut ini menggambarkan situasi Indonesia yang semakin otoriter,” ujar Josua di sela-sela aksi, Rabu (10/6/2026).
Selain menyoroti aspek kebebasan sipil, LMND Lampung juga menggarisbawahi realitas sosial-ekonomi di tingkat akar rumput.
Menurut mereka, dinamika makroekonomi saat ini belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas, yang ditandai dengan tingginya angka sektor informal serta keterbatasan kepastian lapangan kerja bagi generasi muda.
5 Tuntutan Utama LMND Lampung kepada Pemerintah
Dalam unjuk rasa menyambut kedatangan Kepala Negara ini, LMND Lampung merumuskan lima poin tuntutan strategis yang mencakup reformasi fiskal, akses pendidikan, tata kelola keamanan, hingga efisiensi anggaran negara:
1. Penerapan Pajak Kekayaan (Wealth Tax)
Mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan kebijakan pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok masyarakat berpenghasilan sangat tinggi (high-net-worth individuals).
Kebijakan ini dinilai krusial untuk menekan angka ketimpangan ekonomi dan memastikan redistribusi aset nasional berjalan sesuai prinsip keadilan sosial.
2. Pemerataan Akses Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis
Meskipun alokasi anggaran pendidikan dalam APBN secara mandatory mencapai ratusan triliun rupiah, LMND menilai serapannya belum inklusif.
Hambatan finansial masih menjadi faktor utama yang membatasi kelompok masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan tinggi yang layak.
3. Penghentian Remiliterisasi Ruang Sipil
Simbolisasi pembakaran kain bercorak loreng menjadi bentuk protes terhadap pelibatan aparat militer dalam urusan domestik nonpertahanan.
Mahasiswa menegaskan bahwa tata kelola ruang publik sipil harus tetap berada di bawah kendali penuh lembaga dan otoritas sipil demi menjaga checks and balances.
4. Mitigasi Pelemahan Nilai Tukar Rupiah dan Subsidi BBM
Massa aksi mengkritik stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang belakangan ini mengalami tekanan.
Pelemahan kurs ini dinilai berdampak langsung pada membengkaknya beban subsidi energi, mengingat ketergantungan struktur energi nasional yang masih tinggi terhadap impor minyak mentah.
5. Evaluasi Program Prioritas dan Anggaran Besar
LMND menuntut dilakukannya peninjauan ulang (review) secara komprehensif terhadap efektivitas dan keberlanjutan fiskal dari program-program besar era pemerintahan Prabowo, di antaranya:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes)
“Kami meminta program-program ambisius yang memakan anggaran besar dievaluasi keberlanjutannya. Pemerintah harus memastikan APBN benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan mendesak rakyat,” pungkas Josua.
Meskipun diwarnai dengan aksi teatrikal yang cukup intens di tengah cuaca panas, seluruh rangkaian unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen mahasiswa di Tugu Adipura ini berjalan dengan tertib, aman, dan membubarkan diri secara mandiri setelah seluruh aspirasi disampaikan.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply