Istana klaim Presiden Prabowo pimpin Reformasi Jilid II dan hemat APBN Rp300 T. Cek respons lengkap Muhammad Qodari!
JAKARTA, KalderaNews.com – Gelombang unjuk rasa besar-besaran yang digelar oleh elemen mahasiswa dari berbagai kampus di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Jalan Jenderal Sudirman pada Jumat (12/6/2026) hingga di Gejayan Yogyakarta pada Sabtu (13/6/2026) akhirnya mendapat respons langsung dari dalam Istana.
Melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, pemerintah memberikan tanggapan resmi terkait lima poin tuntutan krusial yang dibawa oleh mahasiswa.
Istana mengeklaim bahwa berbagai formula kebijakan yang dituntut oleh publik sebenarnya sudah dan sedang dieksekusi oleh Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:
- Kehilangan Taji Kritis: Ormas Keagamaan, Kampus dan Media Diperalat Penguasa?
- Hari Ini Ada Demo Mahasiswa Jogja di Gejayan, Serukan 8 Tuntutan
- Lebay! TNI Ikut Hadang Demo Bundaran HI, Polisi Tidak Sanggup Lagi?
Menariknya, Istana bahkan melabeli langkah berani Presiden saat ini sebagai era dimulainya “Reformasi Jilid II”. Bagi kamu yang ingin tahu bagaimana argumen lengkap pihak Istana, berikut poin-poin jawaban resminya:
1. Soal Pemborosan APBN: Istana Klaim Hemat Rp300 Triliun
Menjawab tuntutan mahasiswa yang meminta pemerintah menyetop pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Qodari justru membalikkan narasi tersebut. Ia menegaskan sejak awal dilantik, Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemangkasan radikal pada pos belanja yang tidak esensial.
- Efisiensi Anggaran: Kebijakan pemotongan belanja yang tidak mendesak diklaim berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp300 triliun.
- Panglima Lawan Kebocoran: Istana menyebut pembentukan badan investasi Danantara merupakan bukti konkret keseriusan menutup celah kebocoran aset negara.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” tutur Qodari.
2. Kenaikan BBM Nonsubsidi: Imbas Gejolak Pasar Global
Terkait desakan untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pihak Istana menjelaskan bahwa pergerakan harga BBM nonsubsidi murni dipengaruhi oleh faktor eksternal dan tingginya ketergantungan Indonesia pada impor energi.
Sebagai solusinya, pemerintah tengah menggeber program kemandirian energi nasional melalui transformasi bahan bakar nabati, seperti proyek biodiesel B50 untuk solar dan campuran etanol E20 untuk bensin. Qodari juga memastikan bahwa gejolak harga minyak dunia ini sama sekali tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil.
3. Tuntutan Setop Makan Bergizi Gratis (MBG): “Pasti Dievaluasi, Bukan Dihentikan”
Salah satu poin demonstrasi yang paling sensitif adalah desakan pembatalan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai karut-marut dan rawan korupsi. Istana secara tegas menolak tuntutan untuk menghentikan program ini.
| Kebijakan MBG Saat Ini | Langkah Evaluasi Istana |
| Layanan yang Sudah Berjalan | Tetap Dilanjutkan. Manfaat nyata dinilai amat mendesak bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah. |
| Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) | Dihentikan Sementara. Khusus untuk SPPG yang belum beroperasi guna membenahi tata kelola dan operasionalnya. |
| Aspek Pengawasan Ekstra | Audit Total. Evaluasi menyeluruh mencakup kualitas gizi, ketepatan penerima, hingga pembersihan celah korupsi vendor lokal. |
“Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu pasti ada masalah. Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti atau mundur. Kita evaluasi,” jelas Qodari.
4. Klaim “Reformasi Jilid II” vs Kritik “Pemerintahan Kakistokrasi”
Isu paling menarik dalam adu argumen ini muncul ketika Qodari menyebut Presiden Prabowo sebagai motor penggerak Reformasi Jilid II atau yang secara resmi diistilahkan sebagai Strategi Transformasi Bangsa.
Istana membanggakan keberanian Presiden dalam merombak struktur ekonomi yang selama ini hanya menguntungkan segelintir elite, termasuk ketegasan Satgas PKH menertibkan 6 juta hektar kebun sawit ilegal dan memproses hukum figur-figur besar yang selama ini dianggap tak tersentuh.
Namun, klaim sepihak dari Istana ini langsung mendapat bantahan keras dari kalangan akademisi. Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menepis anggapan tersebut.
Ubedilah justru menilai tata kelola pemerintahan saat ini mengarah pada sistem Kakistokrasi, sebuah istilah politik untuk menggambarkan format pemerintahan yang diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten atau tidak layak, yang dibuktikan dengan berkali-kalinya agenda bongkar pasang (reshuffle) kabinet serta masih merajalelanya kasus korupsi.
Menurutnya, kegelisahan yang disuarakan mahasiswa di jalanan adalah murni karena mereka adalah generasi masa depan yang akan menjadi korban langsung jika negara salah urus.
Istana Anggap Aksi Mahasiswa sebagai Hal Wajar
Meskipun terjadi perbedaan pandangan yang tajam dan sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat di lapangan, Istana menyatakan tetap menghormati jalannya demonstrasi.
Kerumunan massa dinilai sebagai tanda bahwa iklim demokrasi di Indonesia masih berjalan sehat.
Pemerintah menyatakan tetap membuka pintu dialog serta siap menampung saran dan kritik konstruktif dari kalangan mahasiswa demi perbaikan kebijakan ke depan.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply