SYDNEY, KalderaNews.com – Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia melayangkan kritik keras terhadap kunjungan kerja sejumlah anggota Komisi XI DPR ke Australia di tengah gelombang demonstrasi besar-besaran di Indonesia.
PPI Australia menilai kunjungan tersebut tidak transparan, tidak akuntabel, dan menunjukkan hilangnya empati para wakil rakyat terhadap kondisi bangsa.
Gelombang unjuk rasa di Indonesia, yang telah berlangsung sejak 28 Agustus 2025, dipicu oleh berbagai isu, termasuk polemik kenaikan tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan.
BACA JUGA:
- Trending Topic “Darurat Militer” di Twitter, Ini Perbedaan Darurat Militer dan Darurat Sipil yang Perlu Kamu Tahu
- Seluruh Sekolah Madrasah di Jakarta Putuskan PJJ pada Senin 1 September 2025, Ini Alasannya
- Setelah Rumah Sahroni, Penjarahan Meluas ke Rumah Eko Patrio dan Uya Kuya, Nafa Urbach Nyusul Meminta Maaf
Aksi protes ini memuncak saat insiden ricuh antara massa dan aparat pada Kamis (28/8) malam yang menewaskan seorang pengemudi ojek online.
Kunker di Tengah Krisis dan Gaya Hidup Mewah
Dalam sebuah pernyataan tertulis, PPI Australia mempertanyakan urgensi dan transparansi dari kunjungan kerja anggota Komisi Keuangan DPR tersebut.
Mereka menyoroti bahwa kunjungan itu berlangsung hingga akhir pekan, padahal tidak ada aktivitas resmi perkantoran di Australia pada hari Sabtu dan Minggu.
“Mengapa durasi kunjungan kerja hingga akhir pekan? Semua orang tahu bahwa tidak ada aktivitas kantor di Australia pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga kegiatan bilateral antarnegara tidak mungkin dilaksanakan,” demikian pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Presiden PPI Australia 2024/2025, Wildan Ali.
PPI Australia juga menyoroti adanya aktivitas non-kerja yang diikuti oleh para anggota dewan, seperti berpartisipasi dalam Sydney Marathon dan berwisata ke Blue Mountain serta Scenic World & Echo Point.
Menurut PPI, tindakan ini kontras dengan rencana pemerintah untuk efisiensi anggaran dan mencerminkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan ekonomi rakyat.
Bahkan jika kegiatan tersebut dibiayai dengan dana pribadi, PPI Australia menilai hal itu tetap tidak pantas. “Sikap demikian jelas memperlihatkan hilangnya empati terhadap penderitaan dan kemarahan rakyat Indonesia,” ujar mereka.
Tuntutan PPI Australia
Sebagai wujud kekecewaan, PPI Australia menyampaikan beberapa tuntutan terbuka:
Kepada Delegasi Komisi XI DPR RI:
- Memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan, manfaat, dan anggaran kunjungan kerja ini.
- Segera kembali ke Indonesia untuk menjawab tuntutan dan aspirasi rakyat secara langsung.
Kepada Penyelenggara Sydney Marathon:
- Menolak partisipasi anggota Komisi XI DPR yang terbukti mengikuti acara untuk kepentingan pribadi.
- Menyatakan bahwa partisipasi anggota DPR yang “lari dari tanggung jawab publik” justru mencoreng reputasi acara tersebut.
“Kami tidak bisa tinggal diam menyaksikan representasi legislatif yang mengabaikan rakyat dan bersembunyi di balik alasan kerja,” kata PPI Australia. Mereka menambahkan, “Kami malu memiliki wakil rakyat yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan jauh dari empati publik.”
Sebagai informasi, PPI Australia merupakan perhimpunan yang mewadahi sekitar 12.000 pelajar Indonesia yang tersebar di 36 cabang dan ranting di seluruh Australia.
Kritik ini datang saat tuntutan publik untuk reformasi di tubuh parlemen semakin kuat, terutama setelah insiden ricuh yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), pada Kamis (28/8) malam.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply