MALUKU, KalderaNews.com – Sherly Tjoanda, sosok yang kini dikenal sebagai Gubernur Maluku Utara, tidak hanya menorehkan prestasi di bidang pemerintahan, tetapi juga memiliki rekam jejak pendidikan yang cemerlang, menjadi fondasi penting bagi kiprahnya di dunia bisnis dan politik.
Ia dikenal memiliki perhatian besar terhadap sektor pendidikan, yang kemudian diterjemahkan menjadi gebrakan kebijakan selama masa kepemimpinannya.
Perjalanan pendidikan Sherly Tjoanda dimulai di pulau dewata. Ia menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Katolik Swastiastu Denpasar.
BACA JUGA:
- Viral Ekspresi Cibiran! Inilah Profil Kontroversial Ketua Komisi III DPRD Dheninda Chaerunnisa yang Dikabarkan Juga Belum Lulus S1
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Bunuh Diri, Ternyata Aktivis Sosial Baik dan Rendah Hati
- Inilah Sosok Inspiratif Friedrich Wendt, “Einstein Kecil” Berdarah Indonesia yang Mengguncang Dunia Akademik Jerman
Setelah menyelesaikan jenjang SMA, ia melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi dengan mengambil jalur manajemen.
Sherly Tjoanda adalah alumnus dari Universitas Petra Surabaya dengan mengambil jurusan International Business Management untuk jenjang Strata 1 (S1).
Prestasi akademiknya berlanjut dengan keputusan untuk langsung melanjutkan pendidikan ke luar negeri setelah lulus S1.
Pada tahun 2004, Sherly Tjoanda mengambil program double degree di Inholland University, Belanda.
Latar belakang akademis yang kuat ini kelak menjadi modal berharga yang membentuk cara pandangnya dalam memimpin dan mengambil keputusan, baik di sektor bisnis maupun pemerintahan.
Komitmen dan Filosofi Pendidikan
Latar belakang pendidikan yang ia tempuh, terutama program double degree di Eropa, menjadi landasan yang menumbuhkan concern Sherly Tjoanda terhadap kualitas pendidikan di wilayah yang ia pimpin.
Sebagai Gubernur Maluku Utara, ia menunjukkan komitmennya melalui kebijakan nyata, di antaranya adalah:
- Penghapusan Pungutan Uang Komite: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencabut pungutan uang komite bagi seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri.
- Alokasi BOSDA: Untuk menunjang kebijakan bebas pungutan, Pemprov Maluku Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 34 Miliar untuk program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Filosofi pendidikan Sherly Tjoanda yang sering ia sampaikan adalah:
“Sekolah itu bukan sekedar kewajiban, tapi tiket masa depan. Anak-anak Malut harus dipastikan bisa sekolah minimal 12 tahun dari SD sampai SMA, itu pondasi buat buka jalan ke kuliah, kerja atau wirausaha.“
Bagi Sherly Tjoanda, pendidikan 12 tahun adalah pondasi yang penting, bukan hanya soal ijazah, tetapi juga tentang mewujudkan mimpi, membentuk karakter, dan membuka kesempatan hidup yang lebih baik bagi seluruh pelajar di Maluku Utara.
Selain fokus pada pendidikan formal, perhatiannya terhadap isu sosial dan hukum juga tercermin dari penganugerahan gelar Duta Pos Bantuan Hukum (Posbankum) oleh Kemenkum RI.
Gelar ini diberikan atas pencapaiannya menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi pertama dengan cakupan 100 persen Posbankum di tingkat desa atau kelurahan.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply