YOGYAKARTA, KalderaNews.com– Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat terbuka kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Langkah ini diambil menyusul tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga mengakhiri hidup karena tidak sanggup membeli pulpen dan buku sekolah dengan harga kurang dari Rp 10 ribu.
Menurut Tiyo, kejadian tersebut menjadi gambaran nyata kegagalan negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar anak, terutama akses terhadap pendidikan yang layak. Ia menilai tragedi ini tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan serta prioritas pembangunan pemerintah saat ini.
BACA JUGA:
- Indonesia Keok! Skor IQ 2026 Jeblok di Peringkat 100, Cina Paling Ungggul!
- Ironi Negeri Netizen dan Buzzer Terganas, IQ Indonesia Masuk Daftar 30 Terendah di Dunia
- 10 Daftar Negara yang Penduduknya Memiliki IQ Tertinggi di Dunia, Apakah Indonesia Salah Satunya?
“Peristiwa ini membongkar jurang besar antara klaim keberhasilan pemerintah dan realitas yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok paling rentan,” ujar Tiyo dalam keterangan pers BEM UGM.
Sorot Ketimpangan dalam Kebijakan Anggaran Pemerintah
BEM UGM menilai berbagai capaian statistik yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam forum resmi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Tiyo menyebut data tersebut tidak mampu menjawab kenyataan bahwa masih ada anak yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi untuk membeli alat tulis.
“Ketika negara berbicara tentang pertumbuhan dan stabilitas, di sisi lain ada anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena kemiskinan ekstrem. Ini menunjukkan adanya krisis prioritas kemanusiaan,” kata Tiyo.
Selain itu, BEM UGM menyoroti ketimpangan dalam kebijakan anggaran pemerintah. Mereka membandingkan besarnya alokasi dana negara untuk kepentingan internasional dengan minimnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat di dalam negeri.
Salah satu contoh yang disorot adalah anggaran Rp 16,7 triliun untuk Board of Peace, sementara kebutuhan mendasar anak-anak miskin belum terpenuhi.
“Negara mampu mengeluarkan dana sangat besar untuk agenda internasional, tapi gagal memastikan seorang anak memiliki pulpen dan buku agar tetap bersekolah. Ini ironi yang kejam,” ujar Tiyo.
BEM UGM juga mengkritik program makan bergizi gratis yang dinilai justru berpotensi memangkas anggaran pendidikan tanpa menyentuh akar persoalan ketimpangan dan kemiskinan struktural.
Program tersebut disebut dapat menghabiskan hingga Rp 1,2 triliun per hari dari uang negara, namun tidak secara langsung menjawab masalah akses pendidikan yang adil.
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada UNICEF, BEM UGM meminta lembaga internasional tersebut untuk turut memberi perhatian terhadap kondisi pemenuhan hak anak di Indonesia.
Tiyo menegaskan bahwa keputusan menyurati UNICEF diambil karena persoalan ini telah melampaui urusan administratif dan menjadi masalah kemanusiaan yang mendesak.
“Ketika negara gagal mendengar jeritan warganya sendiri, kami merasa perlu membawa suara ini ke ruang yang lebih luas agar tragedi serupa tidak terus berulang,” katanya.
Isi Surat BEM UGM untuk UNICEF
Student Executive Board of Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Febuary 05th, 2026
Dear Executive Director of UNICEF Ms. Catherine Russell
What kind of world do we live in when a child loses his life because he cannot afford a pen and a book?
Recently, Indonesia witnessed a humanitarian tragedy that should never have occurred. YBS (initials), a ten-year-old child from East Nusa Tenggara Province, took his own life because unable to purchase basic school supplies worth less than one US dollar. This was not fate, nor an isolated incident, it was preventable and is the result of systemic failure. This situation is far from the ideal that every child is guaranteed the right to learn, play, and imagine a future with hope instead of dying in despair.
The Indonesian Constitution even stated that every child is guaranteed to have an access to education, furthermore that moral standing is akin to the Article 28 of the convention on the Rights of the Child. Where the state has responsibility to ensure access to quality, equality, and equity of education for all children in the nation. This commitment is not translated well into the policy or behaviour of our President Prabowo Subianto who enforces the banality of injustice that diminishes lives and future without any consequences. In this case, the primary responsibility lies with the state, which has failed to protect one of its most vulnerable citizens.
The very root of this tragedy is caused by the individual and political egoism of our arrogant President Prabowo Subianto. Instead of prioritizing the budget to fix systemic equality and equity, he deliberately cut the education budget for a disastrous, high cost and probable food poisoning policy called Makan Bergizi Gratis (Free Nutritious Meals). Thus, this calamity of state failure shouldn’t cause families from poor countryside to internalize structural injustice as self-blame, while our inhumane President exploits poverty as electoral leverage for the 2029 general election.
In light of this tragedy, we urge UNICEF to intensify its role in Indonesia by advocating for stronger child protection policies, safeguarding education budgets, and ensuring every child’s future. So preventable suffering and death shouldn’t be happening due to policy failure. And most importantly, help us to tell Prabowo Subianto how stupid he is as a President. His stupidity generated fundamental issues that led to the loss of innocent life—an unforgivable crime against humanity.
Isi Surat BEM UGM untuk UNICEF yang Sudah Diterjemahkan
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 05 Februari 2026
Kepada Direktur Eksekutif UNICEF Ibu Catherine Russell
Dunia macam apa yang kita tinggali ketika seorang anak kehilangan nyawanya karena tidak mampu membeli pulpen dan buku?
Baru-baru ini, Indonesia menyaksikan tragedi kemanusiaan yang seharusnya tidak pernah terjadi. YBS (inisial), seorang anak berusia sepuluh tahun dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah dasar yang harganya kurang dari satu dolar AS. Ini bukanlah takdir, juga bukan kejadian luar biasa yang terisolasi; ini adalah hal yang dapat dicegah dan merupakan hasil dari kegagalan sistemik. Situasi ini jauh dari ideal di mana setiap anak dijamin haknya untuk belajar, bermain, dan membayangkan masa depan dengan harapan, bukannya mati dalam keputusasaan.
Konstitusi Indonesia bahkan menyatakan bahwa setiap anak dijamin mendapatkan akses pendidikan, lebih jauh lagi posisi moral tersebut serupa dengan Pasal 28 Konvensi Hak Anak. Di mana negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses terhadap kualitas, kesetaraan, dan keadilan pendidikan bagi seluruh anak di bangsa ini. Komitmen ini tidak diterjemahkan dengan baik ke dalam kebijakan atau perilaku Presiden kita, Prabowo Subianto, yang memaksakan banalitas ketidakadilan yang merusak kehidupan dan masa depan tanpa konsekuensi apa pun. Dalam kasus ini, tanggung jawab utama terletak pada negara, yang telah gagal melindungi salah satu warga negaranya yang paling rentan.
Akar dari tragedi ini disebabkan oleh egoisme individu dan politik dari Presiden kita yang sombong, Prabowo Subianto. Alih-alih memprioritaskan anggaran untuk memperbaiki kesetaraan dan keadilan sistemik, ia justru dengan sengaja memotong anggaran pendidikan demi kebijakan yang membawa bencana, berbiaya tinggi, dan berisiko keracunan makanan yang disebut Makan Bergizi Gratis. Maka, bencana kegagalan negara ini tidak seharusnya membuat keluarga-keluarga dari pedesaan miskin menginternalisasi ketidakadilan struktural sebagai kesalahan diri sendiri, sementara Presiden kita yang tidak manusiawi mengeksploitasi kemiskinan sebagai modal elektoral untuk pemilihan umum 2029.
Menanggapi tragedi ini, kami mendesak UNICEF untuk mengintensifkan perannya di Indonesia dengan mengadvokasi kebijakan perlindungan anak yang lebih kuat, menjaga anggaran pendidikan, dan menjamin masa depan setiap anak. Penderitaan dan kematian yang dapat dicegah seharusnya tidak terjadi akibat kegagalan kebijakan. Dan yang terpenting, bantu kami untuk memberi tahu Prabowo Subianto betapa bodohnya dia sebagai seorang Presiden. Kebodohannya menimbulkan isu-isu mendasar yang menyebabkan hilangnya nyawa tak berdosa—sebuah kejahatan kemanusiaan yang tak termaafkan.
Hormat kami,
Tiyo Ardianto
Ketua BEM UGM
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply