Kecewa Tak Ditemui Pemerintah, BEM SI Ancam Kepung Jakarta Senin Depan

Aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/5/2026) sore
Aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/5/2026) sore (KalderaNews/BEM SI)
Sharing for Empowerment

Kecewa tak ditemui pejabat saat Hardiknas 2026, BEM SI pastikan turun jalan lagi Senin besok dengan eskalasi massa lebih besar.

JAKARTA, KalderaNews.com – Kekecewaan mendalam menyelimuti massa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) setelah aksi peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Sabtu (2/5/2026), berakhir tanpa respon dari pihak pemerintah.

Akibat sikap pejabat yang bungkam, mahasiswa mengancam akan kembali mengepung Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026 mendatang.

BACA JUGA:

Massa mulai membubarkan diri secara tertib dari Jalan Medan Merdeka Selatan sekitar pukul 18.15 WIB. Meski situasi sempat memanas dan diwarnai aksi saling lempar botol, unjuk rasa ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap yang tegas di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.

Kecewa Tak Ditemui, Mahasiswa Janjikan Eskalasi Massa

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan bahwa pembubaran massa pada Sabtu sore bukanlah akhir dari perjuangan mereka.

Ia menyoroti absennya perwakilan pemerintah yang bersedia menemui mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi terkait karut-marut dunia pendidikan.

“Karena hari ini aksi kami tidak diterima, tidak ada yang mendengarkan kami, tidak ada pejabat yang mau menemui kami, maka hari Senin kami akan kembali lagi,” seru Muzammil dengan lantang dari atas mobil komando.

Lebih lanjut, pihak BEM SI menjanjikan gelombang massa yang jauh lebih besar pada awal pekan depan. “Kami akan terus ada dan berlipat ganda dengan eskalasi yang lebih besar,” tambahnya di hadapan ribuan mahasiswa yang memadati kawasan Monas.

Pernyataan Sikap Lintas Aliansi Mahasiswa

Selain BEM SI, sejumlah aliansi besar lainnya juga menunjukkan solidaritas yang sama. Pembacaan pernyataan sikap dilakukan secara bergantian oleh para pemimpin organisasi mahasiswa, di antaranya:

  • Yogi Alaydrus (Koordinator Pusat BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Indonesia).
  • Muhammad Rafli (Koordinator Pusat Dema PTKIN).

Ketidakhadiran pejabat pemerintah di tengah aksi Hardiknas 2026 ini dianggap sebagai simbol ketidakpedulian negara terhadap 10 tuntutan krusial yang dibawa mahasiswa, mulai dari isu anggaran pendidikan hingga kesejahteraan guru honorer.

Kondisi Lalu Lintas Medan Merdeka Selatan Pasca Aksi

Setelah massa mahasiswa membubarkan diri ke arah IRTI Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan yang sempat ditutup total akhirnya kembali dibuka oleh pihak kepolisian. Pengendara kini sudah dapat melintasi jalur tersebut dengan normal.

Meskipun arus lalu lintas telah pulih, pihak kepolisian tetap bersiaga mengantisipasi rencana aksi susulan pada Senin pekan depan.

Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terkini mengenai pengalihan arus lalu lintas di kawasan Istana Negara dan Monas menjelang unjuk rasa susulan tersebut.

10 Tuntutan Utama BEM SI kepada Presiden Prabowo

Sebelum membubarkan diri secara tertib, Aliansi BEM SI membacakan pernyataan sikap yang memuat 10 poin tuntutan utama bagi sektor pendidikan Indonesia:

  • Reformasi Anggaran: Hentikan komersialisasi pendidikan dan benahi tata kelola anggaran.
  • Perlindungan Kekerasan Seksual: Evaluasi Permendikbud No. 55 Tahun 2024.
  • Prioritas Substantif: Pendidikan harus jadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas.
  • Pemerataan Akses: Jamin kualitas pendidikan hingga ke daerah 3T.
  • Kesejahteraan Guru: Tingkatkan gaji dan kepastian status guru honorer.
  • Rehabilitasi Sekolah: Perbaiki ribuan bangunan sekolah yang rusak di seluruh RI.
  • Kebijakan Berbasis Data: Konsistensi kebijakan pendidikan nasional.
  • Pendidikan Karakter: Penguatan nilai berbasis kearifan lokal.
  • Transparansi Anggaran: Pengawasan ketat pada distribusi dana pendidikan.
  • Revisi UU Sisdiknas: Mendesak pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan undang-undang.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News 

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmuTertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*