Besok, Mahasiswa Gelar Aksi ‘Indonesia Capek’, Bawa Tuntutan Ini

Mahasiswa Universitas Indonesia. (Ist.)
Mahasiswa Universitas Indonesia. (Ist.)
Sharing for Empowerment

Mahasiswa akan menggelar demo ‘Indonesia Capek’ di Bundaran HI pada 12 Juni dengan tuntutan ini. Simak!

JAKARTA, Kalderanews.com-  Sejumlah elemen mahasiswa bersama kelompok masyarakat sipil berencana menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Capek’ di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6).

Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan mahasiswa menuntut Presiden Prabowo Subianto menghentikan proyek makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih. 

Rencana aksi tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam pertemuan sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang berlangsung di Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Rabu (10/6) malam.

BACA JUGA:

Aksi unjuk rasa tuntut hal ini

Perwakilan mahasiswa, Hafidz Haernanda, menyebut aksi ini menjadi bentuk ikhtiar untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan ketidakadilan yang dinilai terjadi saat ini.

Selain itu, massa juga mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Jundi Al Muhandis, menilai pelemahan nilai tukar rupiah tidak terlepas dari kegagalan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal.

Ia menegaskan, salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut ialah mengembalikan kredibilitas fiskal negara melalui penghentian pemborosan anggaran negara.

“Kita masih enggak tahu kestabilan rupiah di masa depan, tapi setop pemborosan APBN dapat membuahkan dalam jangka panjang sehingga uang dialokasikan pada sektor produktif,” ujarnya.

Menurut Jundi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berpotensi memunculkan crowding out effect, yakni kondisi ketika peningkatan belanja dan utang pemerintah dapat menekan investasi.

Selain itu, Serikat Perempuan SERUNI bersama BEM UI juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertanggung jawab atas kondisi ekonomi yang dinilai terus memburuk.

Sementara itu, BEM Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Fakultas Hukum UIN Jakarta juga turut menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap lahir dari kebijakan sepihak pihak eksekutif.

Dalam aksi tersebut, terdapat lima tuntutan yang akan disuarakan massa, yakni:

  • Menghentikan pemborosan APBN;
  • Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM;
  • Menghentikan Program MBG serta Koperasi Desa Merah Putih;
  • Mengakhiri praktik militerisme di ranah sipil; dan
  • Mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmuTertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*