Istana Tolak Stop MBG

Pemerintah evaluasi total anggaran MBG 2026 di bawah Rp268 T. Istana tegaskan program prioritas tetap jalan demi gizi masyarakat.

JAKARTA, KalderaNews.com – Pemerintah memastikan tengah melakukan penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap salah satu program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diproyeksikan akan membuat kebutuhan anggaran program untuk tahun anggaran 2026 menjadi lebih rendah dan efisien dari estimasi sebelumnya yang sebesar Rp268 triliun.

BACA JUGA:

• Getol Bangun Dapur MBG, Unhas Bantah DO 28 Mahasiswa Pasca Demo
• Ini Reaksi Lengkap Istana Sikapi Demo dan Tuntutan Mahasiswa
• Lebay! TNI Ikut Hadang Demo Bundaran HI, Polisi Tidak Sanggup Lagi?

Meski diterpa kritik tajam dan gelombang aksi demonstrasi dari sejumlah elemen mahasiswa, pihak Istana melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan secara absolut bahwa program MBG tidak akan dihentikan karena manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat rentan.

Bukan Pemangkasan, Anggaran MBG 2026 Disesuaikan Berdasarkan Kebutuhan Riil

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, meluruskan persepsi publik terkait potensi penurunan nilai anggaran ini. Dirinya menekankan bahwa penurunan angka tersebut bukanlah akibat pemangkasan sepihak, melainkan hasil kalkulasi ulang yang menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” ujar Prasetyo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Pemerintah menargetkan fase evaluasi awal ini dapat rampung dalam waktu satu bulan. Proses ini melibatkan koordinasi ketat antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Seluruh komponen pembiayaan akan ditinjau ulang demi meningkatkan efisiensi, termasuk alokasi dana insentif senilai Rp6 juta per hari yang diberikan untuk operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Fluktuasi Estimasi Anggaran Program MBG

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengonfirmasi adanya ruang efisiensi lanjutan. Sebelum menyentuh angka Rp268 triliun, pagu awal program ini sempat diproyeksikan jauh lebih tinggi.

Purbaya menambahkan bahwa penyesuaian lanjutan di bawah Rp268 triliun ini dilakukan demi menjaga stabilitas dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tepat sasaran.

Respons Istana atas Tuntutan Demo Mahasiswa: Evaluasi Total, Bukan Mundur

Langkah penataan ini juga menjadi jawaban langsung pemerintah atas gelombang protes mahasiswa.

Sebelumnya, aliansi mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Solo, Semarang, hingga Yogyakarta. Salah satunya aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Salah satu dari 5 poin tuntutan utama mahasiswa adalah mendesak pemerintah menghentikan total program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih karena dinilai memboroskan APBN serta rentan terhadap celah korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa kendala operasional dalam implementasi gagasan besar di lapangan adalah hal yang lumrah dan dinamis. Namun, kendala atau riak politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program kemanusiaan ini.

“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil—emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui, emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” tegas Qodari, Minggu (14/6/2026).

Langkah Taktis BGN: Moratorium Pembangunan Dapur MBG Baru

Sebagai bagian dari perbaikan tata kelola, Kepala BGN Nanik S. Deyang telah mengambil langkah tegas dengan memberlakukan moratorium atau penghentian sementara bagi seluruh proyek pembangunan dan persiapan SPPG (dapur MBG) yang statusnya belum beroperasi.

“Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu,” jelas Qodari.

Sementara itu, untuk fasilitas SPPG yang sudah aktif beroperasi secara fungsional, kegiatannya tetap berjalan normal untuk menyuplai sarapan anak sekolah, namun akan dievaluasi secara ketat. Evaluasi menyeluruh tersebut mencakup empat aspek utama:

1. Validasi Penerima Manfaat: Memastikan ketepatan data target di lapangan.
2. Kondisi Fisik dan Operasional SPPG: Menilai standardisasi dapur produksi.
3. Kualitas Gizi Makanan: Menjaga kecukupan nutrisi untuk menekan angka stunting.
4. Keterlibatan Vendor Lokal: Memastikan ekosistem ekonomi kerakyatan di sekitar dapur berjalan optimal.

Melalui langkah kombinasi antara efisiensi anggaran dan pengetatan pengawasan internal ini, pemerintah optimistis dapat menjawab kritik publik sekaligus membuktikan bahwa program MBG mampu berjalan akuntabel tanpa membebani fiskal negara secara berlebih.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.