Prabowo Sikat 750 BUMN Sakit yang Cuma Makan Gaji dari Uang Rakyat

Presiden Prabowo pangkas massal BUMN dari 1.000 menjadi 250 entitas demi efisiensi, serta dukung laba untuk riset perguruan tinggi.

JAKARTA, KalderaNews.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah strategis yang sangat agresif dalam melakukan reformasi struktural pada jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam kurun waktu singkat, pemerintah menargetkan untuk melikuidasi dan mengonsolidasikan lebih dari 750 perusahaan pelat merah, menyisakan hanya sekitar 250 entitas BUMN utama pada akhir tahun 2026.

BACA JUGA:

• Prabowo Inginkan Kampus Jadi Pilar Kemandirian Ekonomi
• Prabowo Sesumbar Belum Ada Profesor Ekonomi yang Bisa Bantah Analisinya
• JK Temui Prabowo, Sebelumnya Buka-Bukaan Sorot Krisis Negara di Paramadina

Kebijakan besar ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Komitmen Bersih-Bersih: Hentikan Pemborosan Uang Rakyat

Saat awal menjabat, Presiden Prabowo mengaku terkejut ketika mendapati jumlah total perusahaan di bawah payung BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan membengkak hingga mencapai lebih dari 1.000 entitas.

Alih-alih menyumbang dividen yang sehat bagi kas negara, mayoritas dari ribuan entitas tersebut justru terus-menerus mencatatkan kerugian.

Langkah penertiban pun langsung dieksekusi. Pemerintah mengklaim telah resmi menutup lebih dari 200 BUMN yang tidak berkinerja positif.

“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya. Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup,” tegas Prabowo di hadapan COO Danantara Dony Oskaria dan para peserta konvensi.

Prabowo secara blak-blakan menyindir praktik masa lalu, di mana perusahaan-perusahaan pelat merah yang merugi tetap dipertahankan hanya untuk membiayai fasilitas struktural manajemen.

Beban operasional (overhead) yang masif, mulai dari gaji Direktur Utama, jajaran Direksi, hingga Dewan Komisaris, dinilai telah memakan anggaran negara secara sia-sia.

“750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” cetus Prabowo.

Konsolidasi Super Holding di Bawah BPI Danantara

Sinyal penataan massal ini berjalan linier dengan skema transformasi yang dimandatkan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Berdasarkan laporan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada pertengahan Juni lalu, dari total sekitar 1.077 entitas BUMN yang terdaftar, proses penyaringan tahap pertama telah mengonsolidasikan 258 entitas.

Kini, Danantara sedang mengejar target untuk merapikan sisa entitas lainnya agar tata kelola korporasi negara (good corporate governance) menjadi jauh lebih ramping, transparan, dan kompetitif di kancah global.

Reformasi ketat ini ditargetkan rampung sepenuhnya dalam kurun waktu dua tahun, dengan fokus penyelesaian utama pada akhir tahun 2026 ini.

Mengalirkan Laba BUMN untuk Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi

Penertiban dan efisiensi BUMN ini juga menjadi jawaban atas usulan akademisi. Dalam konvensi sains yang dihadiri oleh ribuan rektor, dosen, dan guru besar tersebut, muncul usulan agar sebagian laba bersih BUMN dapat dialokasikan khusus untuk mendanai penelitian ilmiah serta inovasi di perguruan tinggi.

Prabowo menilai usulan tersebut sangat bagus dan strategis demi kemajuan industri dalam negeri. Namun, sang Presiden memberikan catatan kritis bahwa syarat utama agar dana riset itu ada adalah BUMN tersebut harus benar-benar menghasilkan laba, bukan malah menyusahkan negara.

“Diusulkan agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset. Dan untuk riset, inovasi ini bagus. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih Danantara,” ungkap Prabowo.

Melalui pemotongan birokrasi biaya tinggi dan likuidasi ratusan anak-cucu usaha yang tidak produktif, kas negara diproyeksikan dapat menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.

Dana hasil efisiensi dan peningkatan laba BUMN yang sehat inilah yang nantinya akan direorientasikan untuk mendukung kemaslahatan publik, termasuk penguatan sektor pendidikan, sains, dan teknologi nasional.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.