Unsoed Tegas Tolak MBG dan KMP, Kecam Perwakilan Ikut Kunker Wapres

Rektorat dan BEM Unsoed Purwokerto sepakat menolak program Makan Bergizi Gratis karena dinilai memangkas anggaran APBN & pendidikan.

PURWOKERTO, KalderaNews.com – Aksi unjuk rasa mewarnai kawasan rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, pada Senin (22/6/2026) sore.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menggeruduk gedung rektorat sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap pihak kampus.

Sengkarut ini dipicu oleh keterlibatan salah satu mahasiswa Unsoed dalam agenda kunjungan kerja (kunker) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Indonesia Timur pada pekan lalu.

BACA JUGA:

• Inilah 5 Mahasiswa dan Asal Kampusnya, Ikut Wapres Cek MBG dan KDMP
• Mahasiswa Asmat USD Berdialog dengan Wapres Gibran Soal Budaya Papua
• Mahasiswa UI Ikut Kunker Gibran, IKM FIB UI Buka Suara

Mahasiswa menilai delegasi tersebut tidak merepresentasikan semangat independensi gerakan mahasiswa yang saat ini tengah kritis terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kronologi Demo Mahasiswa Geruduk Rektorat Unsoed

Aksi protes berjalan dinamis dengan penyampaian orasi serta diskusi mendalam antara perwakilan mahasiswa dan jajaran rektorat. Mahasiswa menyuarakan sindiran keras melalui poster bertuliskan “Duta Kampus atau Duta MBG Kopdes?”. Mereka menilai kampus telah gagal menunjukkan transparansi dalam proses penunjukan delegasi tersebut.

Pada sesi akhir aksi, jajaran rektorat yang menemui massa didesak untuk menandatangani dan membacakan surat pernyataan sikap yang telah disiapkan oleh mahasiswa.

Rektor Unsoed, Prof. Akhmad Sodiq, akhirnya bersedia membacakan enam poin pernyataan sikap bersama tersebut di hadapan massa aksi.

Salah satu poin krusial di dalamnya adalah penolakan keras terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

6 Poin Pernyataan Sikap Bersama Rektorat dan Mahasiswa Unsoed

Berikut adalah isi lengkap dari pernyataan sikap yang ditandatangani dan dibacakan langsung oleh Rektor Unsoed:

1. Bukan Representasi Kolektif: Menegaskan bahwa keterlibatan individu mahasiswa dalam kunker Wapres tidak dapat dipahami sebagai representasi sikap seluruh mahasiswa Unsoed maupun gerakan mahasiswa secara kolektif.
2. Menolak Pencitraan Kekuasaan: Menolak segala bentuk kooptasi maupun kompromi politik yang menjadikan mahasiswa sebagai instrumen pencitraan kekuasaan di tengah berbagai persoalan bangsa.
3. Menolak Program MBG & Koperasi Merah Putih: Menolak dengan keras program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang dinilai memangkas dana pendidikan, kesehatan, serta APBN yang merugikan rakyat.
4. Menjaga Independensi: Sikap ini diarahkan pada prinsip bahwa independensi gerakan mahasiswa harus dijaga dari segala kepentingan politik praktis demi menjaga kepercayaan publik.
5. Desakan Klarifikasi Terbuka: Mendesak rektorat menyampaikan klarifikasi dan pertanggungjawaban terbuka atas proses penunjukan mahasiswa dalam kunker Wapres kepada sivitas akademika dan publik.
6. Steril dari Program MBG: Menolak adanya implementasi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih masuk ke dalam lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.

Respons Rektorat dan Komitmen Pengawasan BEM

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed, Azza Febra Pramudika, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan langsung berpuas diri dengan pembacaan sikap tersebut.

BEM Unsoed berkomitmen penuh untuk mengawal dan mengawasi jalannya kesepakatan ini secara komprehensif.

“Kami berharap Pak Rektor berkomitmen dengan apa yang dinyatakan hari ini. Jangan sampai dikangkangi dan dicederai kembali dengan melakukan agenda-agenda politik kekuasaan tanpa adanya transparansi,” tegas Azza.

Ia menambahkan bahwa program-program tersebut dinilai berisiko membuat postur APBN semakin terbebani.

Klarifikasi Rektor Terkait Surat Penunjukan dari Jakarta

Di sisi lain, Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq mengklarifikasi bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kunker Wapres berawal dari surat resmi penunjukan yang dikirimkan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

Di dalam surat tersebut, agenda tertulis hanya berupa kunjungan kerja umum, tanpa rincian bahwa ada agenda sosialisasi MBG di dalamnya.

Sodiq juga meluruskan bahwa mahasiswa yang dikirim sejatinya tidak pasif, melainkan tetap memberikan resume masukan dan kritik objektif dari lapangan langsung kepada Wakil Presiden.

Mengenai penolakan program MBG, Sodiq menyatakan kampus akan tetap berdiri pada koridor hukum akademis.

“Ini sikap bersama mahasiswa. Namun, posisi kami di perguruan tinggi tetap berada dalam koridor Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Kebijakan MBG itu dari Jakarta, kami di kampus fokus melakukan riset dan tidak keluar dari kerangka itu,” pungkas Akhmad Sodiq.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.