
Botok membantah adanya sokongan dari kelompok penguasa maupun “geng Solo”. “Ini murni gerakan rakyat biasa yang berasal dari kampung,” ujar Botok
JAKARTA, KalderaNews.com – Setelah bertahan di depan Gedung DPR RI sejak pekan lalu, pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, akhirnya diizinkan masuk ke ruang rapat paripurna Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Menggenakan kaus dan topi hitam, Botok hadir bersama 13 warga Pati lainnya untuk menyaksikan langsung agenda pembacaan laporan perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset.
Kedatangan rombongan warga Pati di balkon ruang rapat paripurna ini bertepatan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
BACA JUGA:
- Jelang Demo 27 Agustus di DPR, Belasan Perusuh Diamankan
- Rekayasa Lalu Lintas dan Travel Alert Kedubes AS Demo 27 Agustus
- Hoaks PJJ Sekolah Akibat Demo 27 Agustus, Swasta di Jakut Tetap PJJ
“Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026,” tegas Habiburokhman di hadapan peserta rapat.
Habiburokhman menjelaskan bahwa penyusunan RUU Perampasan Aset ini merupakan kelanjutan dari pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Usai pembacaan laporan tersebut, Botok dan rombongan langsung beranjak meninggalkan ruang rapat paripurna untuk menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di ruangan lain.
AMPB Bantah Isu Penunggang Politik, Tegaskan Aksi Swadaya
Hadirnya aksi massa dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sempat diterpa isu miring terkait keterlibatan kekuatan politik tertentu.
Menanggapi tuduhan tersebut, AMPB menyampaikan bantahan keras dan menegaskan bahwa aksi ini murni merupakan pergerakan swadaya masyarakat desa.
- Bukan Perpanjangan Tangan Elite: Botok membantah adanya sokongan dari kelompok penguasa maupun “geng Solo”. “Ini murni gerakan rakyat biasa yang berasal dari kampung,” ujar Botok saat ditemui wartawan.
- Pendanaan Mandiri: Seluruh kebutuhan logistik dan operasional dihimpun dari donasi masyarakat dan urunan warga. Bahkan saat rekening donasi mereka sempat terblokir, rombongan memilih membawa bekal bahan pangan seperti beras, minyak goreng, dan sembako langsung dari Pati.
Polda Metro Jaya Amankan 63 Orang Diduga Perusuh
Di tengah eskalasi penyampaian aspirasi yang tersebar di 62 titik wilayah Jakarta hari ini, pihak kepolisian bergerak cepat mengantisipasi potensi kerusuhan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengonfirmasi penangkapan 63 orang yang disinyalir hendak memicu kericuhan.
| Klaster Penangkapan | Jumlah Terperiksa | Keterangan & Peran |
| Klaster Pembiayaan | 10 Orang | Mengatur aliran dana & pengadaan sarana |
| Klaster Pelaksana | 53 Orang | Mobilisasi massa & eksekusi lapangan |
Dari penangkapan tersebut, polisi menyita ratusan barang bukti, termasuk bahan pembuatan bom molotov. Kelompok ini diduga terafiliasi dengan jaringan anarko yang melakukan konsolidasi dan mobilisasi massa secara berjenjang lewat media sosial dan aplikasi pesan digital.
Pengamanan Ketat Ibu Kota
Guna mengawal seluruh rangkaian unjuk rasa di wilayah DKI Jakarta, khususnya di area vital seperti Gedung DPR/MPR RI dan Monumen Nasional (Monas), sebanyak lebih dari 18.000 personel gabungan disiagakan.
Rekayasa lalu lintas juga diterapkan secara situasional untuk meminimalkan dampak kemacetan lalu lintas.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnyadi Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com


Leave a Reply