Wakil Ketua Komisi IX DPR RI minta pemerintah audit layanan kesehatan di pengungsian NTT usai 94 pengungsi dilaporkan meninggal dunia.
FLORES, KalderaNews.com – Kasus gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menyisakan duka mendalam sekaligus evaluasi serius bagi penanganan bencana di Indonesia.
Pasalnya, jumlah korban jiwa yang meninggal dunia di lokasi pengungsian tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan korban yang tewas secara langsung akibat guncangan gempa.
BACA JUGA:
- Kemendikdasmen Gelontorkan Rp860 Juta untuk NTT
- UI Tegaskan 6 Mahasiswa Psikologi Dampingi Wapres ke NTT Tanpa Honor
- Tenda dan Moda Darurat di 1.378 Sekolah Terdampak Gempa NTT
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, secara tegas meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi kondisi serta layanan kesehatan di seluruh titik pengungsian korban gempa NTT.
DPR Desak Audit Menyeluruh Layanan Kesehatan Pengungsian
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) per Selasa (15/9/2026), total korban meninggal dunia akibat gempa NTT mencapai 142 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 orang meninggal secara langsung akibat dampak gempa, sementara 94 orang lainnya meninggal secara tidak langsung saat berada di dalam tenda-tenda pengungsian.
Tingginya angka kematian di pengungsian inilah yang memicu desakan dari parlemen agar pemerintah melakukan audit secara transparan dan menyeluruh.
“Sehingga harus ada audit ya terkait dengan kondisi di tempat pengungsian itu sendiri. Apakah ada permasalahan di sana? Permasalahan kesehatan yang banyak itu seperti apa? Dan penanganannya sampai ini sudah seperti apa?” ujar Charles saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Charles menilai, identifikasi masalah di lapangan sangat krusial agar pemerintah dapat mencegah bertambahnya jumlah korban jiwa di kemudian hari. Ia juga mendorong agar lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, serta pemerintah daerah dapat bersinergi secara optimal.
Evaluasi untuk Pembelajaran Bencana Masa Depan
Lebih lanjut, Charles berharap hasil evaluasi penanganan pengungsian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran penting agar negara lebih siap dan siaga dalam menghadapi bencana di masa mendatang.
Menurutnya, fokus penanganan darurat tidak boleh hanya berhenti pada saat bencana terjadi, melainkan harus mencakup manajemen pengelolaan tempat pengungsian yang higienis, layak, dan manusiawi.
“Sehingga korban pengungsian yang mengungsi bisa ditangani dengan baik ya, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sehingga tidak ada lagi kasus-kasus kematian seperti yang terjadi di NTT,” pungkasnya.
Perkembangan Terbaru: Jumlah Pengungsi Menurun Signifikan
Di tengah sorotan tajam terhadap fasilitas pengungsian, BNPB melaporkan adanya penurunan jumlah pengungsi secara signifikan.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa jumlah pengungsi yang sebelumnya sempat menembus angka lebih dari 150.000 jiwa kini telah menyusut menjadi 46.461 jiwa.
Selain fokus pada penanganan penyintas yang tersisa, tim gabungan juga terus memperbarui pendataan kerusakan rumah warga.
Tercatat ada 103.427 unit rumah dengan kategori rusak berat, sedang, hingga ringan yang saat ini sedang divalidasi bekerja sama dengan pemda, Dukcapil, dan BPS guna memastikan penyaluran bantuan perbaikan tempat tinggal tepat sasaran.
Pemerintah pusat bersama daerah memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi puluhan ribu warga yang masih bertahan di posko pengungsian tetap menjadi prioritas utama di tengah proses pemulihan pascabencana yang sedang berjalan.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply