Tak Perlu Tunggu Viral, Sekolah Rusak Harus Langsung Diusulkan Revitalisasi

Kemendikdasmen dorong pemda segera usulkan perbaikan sekolah rusak tanpa tunggu viral demi percepatan revitalisasi hingga 2028.

JAKARTA, KalderaNews.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus menggenjot percepatan program revitalisasi satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Langkah ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah demi memastikan peserta didik dapat belajar di lingkungan yang aman, layak, dan kondusif.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD, Dikdas, dan PNFI), Gogot Suharwoto, menegaskan pentingnya proaktif dari seluruh pihak.

BACA JUGA:

• Memilukan! 2.900 Sekolah Rusak Akibat Bencana di Sumatra, Mendikdasmen Siapkan Langkah Penanganan
• 1.385 Sekolah Rusak Akibat Banjir di Kalimantan Selatan, Kemendikbud Bergerak
• Target Revitalisasi Sekolah 2026 Melonjak Jadi 71.744 Satuan
  
  

Ia meminta pemerintah daerah (pemda) dan pihak sekolah tidak pasif dalam melaporkan infrastruktur yang kurang memadai.

“Jangan menunggu kondisi sekolah menjadi perhatian publik atau viral di media sosial terlebih dahulu baru mengajukan perbaikan,” ujar Gogot dalam apel pagi daring di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan PNFI pada Senin (6/7/2026).

Sinergi Data untuk Target Revitalisasi Hingga 2028

Gogot menjelaskan bahwa data akurat mengenai sekolah dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat adalah kunci utama penentuan skala prioritas.

Sesuai arahan Presiden, pemerintah menargetkan penyelesaian perbaikan fasilitas pendidikan ini secara bertahap hingga tahun 2028.

Khusus pada tahun anggaran 2026 ini, Kemendikdasmen mendapatkan amanat besar untuk melakukan rehabilitasi dan pembangunan pada puluhan ribu sekolah di berbagai wilayah.

Untuk mempermudah proses ini, Kemendikdasmen akan menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di berbagai daerah. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah dan satuan pendidikan memahami betul mekanisme pengusulan serta pelaksanaan program bantuan ini.

Manfaat Revitalisasi Sekolah bagi Pendidikan dan Ekonomi

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan menghadirkan perubahan positif yang dirasakan langsung oleh sekolah dan masyarakat sekitar.

Salah satu contoh sukses terlihat di Balikpapan, di mana pembaruan sarana dan prasarana tidak hanya membuat lingkungan belajar nyaman, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendongkrak ekonomi lokal.

Pada tahun 2025, Balikpapan menerima anggaran sekitar Rp6,4 miliar untuk merevitalisasi 10 satuan pendidikan (1 PAUD, 2 SD, 3 SMP, dan 4 SMA). Manfaat nyata dari program ini antara lain:

• Meningkatkan Daya Tampung Siswa: Di SMP PGRI 2 Balikpapan, pembangunan ruang kelas baru berhasil menambah kuota Penerimaan Murid Baru (SPMB) dari 86 menjadi 96 siswa, dan seluruh kuota langsung terpenuhi.
• Meningkatkan Efektivitas Belajar: Fasilitas baru seperti laboratorium IPA dan toilet bersih membuat suasana belajar lebih kondusif. “Senang sekali karena punya kelas baru, kelasnya bagus, bersih, dan nyaman,” ungkap Irwan, salah satu siswa setempat.
• Memperkuat Budaya Literasi: Di SD Negeri 034 Balikpapan Selatan, pembangunan gedung perpustakaan baru kini menjadi jantung sekolah untuk mengasah kreativitas dan memperluas cakrawala berpikir murid.
• Menggerakkan Ekonomi Warga: Proses pembangunan hingga operasional sekolah berdampak langsung pada pelaku usaha sekitar, seperti penyedia air bersih lokal yang kebanjiran orderan selama proyek berjalan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan bahwa program ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun kualitas SDM Indonesia.

Arah kebijakan ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fondasi kemajuan bangsa, sehingga tidak ada lagi anak Indonesia yang belajar di ruang kelas yang rusak.

Fokus Utama: Daerah 3T dan Terdampak Bencana

Dalam peta jalan revitalisasi ini, Kemendikdasmen menetapkan beberapa kriteria prioritas utama, antara lain:

• Sekolah Terdampak Bencana: Penanganan cepat diklaim langsung berjalan dengan koordinasi tim lapangan sesaat setelah bencana terjadi.
• Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar): Wilayah-wilayah dengan tantangan infrastruktur geografis yang tinggi.
• Fokus Daerah: Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, serta daerah pelosok lainnya yang membutuhkan intervensi sarana pendidikan secara cepat.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan adalah kunci agar program ini berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi anak-anak bangsa,” pungkas Gogot.

Melalui integrasi data yang cepat dan transparansi pengusulan, Kemendikdasmen berharap tidak ada lagi sekolah rusak serius yang luput dari penanganan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.