BEKASI, KalderaNews.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa berperilaku nakal ke barak militer menuai polemik.
Seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, secara resmi melaporkan Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas dugaan pelanggaran hak anak.
Laporan tersebut diajukan pada Kamis (8/5/2025) lalu oleh Adhel didampingi kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal.
BACA JUGA:
- “Siswa Nakal” Dikirim ke Barak Militer Akan Jadi Program Nasional? Mau Gak?
- Siswa Terdampak Tawuran, Narkoba, dan Judi Online, Bakal Ada Program Polisi ke Sekolah
- Terkuak! Ini 9 Poin Surat Edaran Kontroversial Gubernur Dedi Mulyadi untuk Pelajar Jabar, Ada Study Tour, Wisuda Hingga Wajib Militer
“Pelaporan tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah di barak militer,” kata Adhel di Babelan, Senin (12/5/2025).
Kebijakan KDM tidak tepat sasaran
Adhel menilai, kebijakan tersebut tidak hanya tidak tepat sasaran, namun juga melanggar hak-hak anak. Ia menyebut bahwa anak-anak yang berperilaku nakal seharusnya dibina melalui pendekatan edukatif oleh orangtua, guru, dan pemerintah, bukan oleh institusi militer.
“Padahal tidak ada satu pun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adhel juga menyoroti soal transparansi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, publik tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai sistem pelatihan dan siapa yang memberikan pembinaan di dalam barak.
“Metode pelatihannya seperti apa? Terus siapa yang memberikan pelatihannya? Kita kan tidak tahu, ini semua gelap,” ucap Adhel.
Ia bahkan menyebut kebijakan itu sebagai bentuk keputusasaan dari pemimpin daerah.
“Saya melihat kebijakan KDM ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya,” ungkapnya.
LBH Pendidikan desak program tersebut dihapus
Kuasa hukum Adhel, sekaligus Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia, Rezekinta Sofrizal, mendesak agar Gubernur Dedi Mulyadi segera mencabut program pengiriman siswa ke barak militer.
Menurutnya, keterlibatan institusi militer dalam pendidikan anak merupakan langkah yang tidak sejalan dengan prinsip pendidikan yang humanis.
“Ya, kami mendesak agar Dedi Mulyadi menghapus, tidak melibatkan institusi militer atas dasar, atas nama pendisiplinan anak,” kata Rezekinta di Babelan, Senin (12/5/2025).
Menurut Rezekinta, pendidikan bergaya militer justru menekan karakter anak dan tidak mendorong perkembangan potensi mereka secara optimal.
“Ya, dari perspektif pendidikan, bahwa pendidikan militer itu tidak humanis, tidak demokratis, tidak menggali potensi anak. Mungkin seperti yang kita tahu, pendidikan militer itu kan menaklukkan, bukan membangun kesadaran si anak. Dia patuh bukan karena kesadaran, karena takut,” tuturnya.
Ia juga menyoroti metode pendekatan militer yang dianggap tidak sesuai dengan dunia pendidikan karena kerap melibatkan kekerasan verbal maupun fisik.
“Aspeknya adalah, ketika anak dididik dengan gaya-gaya militer, itu kan tidak lepas dari bentakan ya, bentakan mungkin makian, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak pernah mereka alami di lingkungan pendidikan sebelumnya, seperti merayap, berguling gitu ya kan, menggunakan atribut militer gitu, seperti itu,” ucapnya.
Sebagai solusi, Rezekinta menyarankan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat dan orang tua, termasuk melalui pelatihan parenting, agar anak-anak bisa dibina dengan cara yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial.
“Peran masyarakat dan orang tua bagaimana ya? Dikasih ilmu parenting, biar mereka bisa mendidik anaknya sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,” pungkasnya.
Laporan yang telah diajukan ke Komnas HAM ini diprediksi akan memicu diskusi lebih luas di tingkat nasional mengenai batasan peran militer dalam pendidikan serta pentingnya perlindungan terhadap hak anak dalam setiap kebijakan publik.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply