JAKARTA, KalderaNews.com – Terulang lagi! Kemendikdasmen temuan 4 pelanggaran dalam SPMB 2025. Dari jual beli kursi sampai pemalsuan dokumen!
Demikian dikatakan Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul.
“Kami harap forum ini menjadi tonggak pengawasan kolaboratif nasional, agar tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil,” ujar Faisal.
BACA JUGA:
- Hati-hati! Ada Pungli di SPMB Kota Bandung, Beli Kursi di SMP Negeri Harga Rp5-8 Juta
- Perlu Kamu Ketahui! Inilah 4 Jenis Tes dalam SPMB Jabar 2025
- Begini Cara Pilih SMA Swasta di SPMB Bersama Jakarta 2025, Cek Aturan dan Jadwalnya!
4 temuan pelanggaran dalam SPMB 2024 tersebut adalah:
- Indikasi jual-beli kursi melalui jalur afirmasi, mutasi dan prestasi
- Pemalsuan dokumen domisili yang merugikan murid di sekitar sekolah
- Kurangnya sistem verifikasi lintas sektor antara data pendidikan, sosial, dan kependudukan.
- Keterbatasan kanal pengaduan dan respon yang lambat terhadap laporan masyarakat.
Aduan SPMB serupa tahun lalu
Sementara, berlandas temuan Ombudsman RI, aduan-aduan SPMB masih serupa dengan tahun lalu.
Kata anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais ada beberapa rekomendasi dari Ombudsman untuk SPMB tahun ini.
“Tahun lalu, kami memberikan rekomendasi agar memperbaiki petunjuk teknis yang dalam penyusunannya harusnya melibatkan kementerian atau dinas lain,” papar Indraza.
Misal pada jalur afirmasi, kata Indraza, ada baiknya bila dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas sosial.
“Afirmasi ini bukan hanya untuk anak-anak yang tidak beruntung secara ekonomi, tapi anak-anak disabilitas juga seharusnya mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak lain,” jelasnya.
Jumlah sekolah tidak merata
Selain itu, Ombudsman RI juga memberikan rekomendasi terkait pemerataan jumlah sekolah, lantaran pemetaan jumlah sekolah dan murid belum maksimal.
“Masih banyak kami temukan di daerah yang tidak melakukan pemetaan proyeksi antara daya tampung dengan jumlah sekolah,” katanya.
Belum lagi tentang pemetaan terhadap keluarga tidak mampu secara ekonomi dan anak-anak disabilitas.
“Tantangan terbesar adalah masih kurangnya jumlah sekolah serta belum merata untuk pendidikan. Itulah tantangannya!” tegas dia.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply