BEM UBK Diduga Terima Suap, Bagaimana dengan 5 Mahasiswa yang Ikut Kunker Wapres?

Kasus dugaan suap BEM UBK gegerkan publik. Di sisi lain, polemik meluas ke 5 mahasiswa yang diajak kunker oleh Wapres Gibran.

JAKARTA, KalderaNews.com – Jagat dunia maya tengah diguncang oleh isu miring yang menerpa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK).

Video pengakuan Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdi Maludin, viral setelah dirinya diduga menerima dana suap operasional berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per orang demi meredam aksi unjuk rasa di Istana Negara pada 15 Juni 2026.

Sengkarut ini menjadi semakin liar karena pasca-aksi tersebut, perwakilan mahasiswa UBK diketahui diterima langsung untuk beraudiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu miring ini memicu kecurigaan publik mengenai adanya upaya sistematis untuk menggemboskan gerakan kritis mahasiswa.

BACA JUGA:

• Viral Dugaan Suap BEM UBK Usai Aksi & Bertemu Wapres Gibran, Kena Sidang
• Unsoed Tegas Tolak MBG dan KMP, Kecam Perwakilan Ikut Kunker Wapres
• Mahasiswa UI Ikut Kunker Gibran, IKM FIB UI Buka Suara

Di tengah panasnya isu dugaan suap di UBK, perhatian publik kini beralih pada nasib dan status 5 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terkemuka yang diboyong oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja (kunker) ke Indonesia Timur (Ende, Gorontalo, dan Papua) pada 18–21 Juni 2026.

Bagaimana status keterlibatan kelima mahasiswa tersebut, dan apa respons resmi dari pihak kampus masing-masing?

Misi di Balik Ajakan Kunker Wapres Gibran

Pelilbatan lima mahasiswa ini terjadi di tengah menguatnya gelombang demonstrasi yang mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) era Prabowo-Gibran, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Saat berdiskusi di SD Negeri Wolomoni, Ende, NTT, Wapres Gibran secara terang-terangan menjelaskan alasannya membawa perwakilan mahasiswa ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Bapak ibu ini saya ajak perwakilan dari mahasiswa. Kemarin banyak yang demo protes agar MBG ini disetop, makanya hari ini mereka saya ajak ke area yang jauh dari Jakarta,” ujar Gibran, Kamis (18/6/2026).

Gibran berkilah bahwa pelibatan mahasiswa ditujukan sebagai langkah pengawasan langsung agar tata kelola program prioritas berjalan transparan dan akuntabel. Terlebih, program MBG baru saja diguncang kasus korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka.

Profil dan Respons Kampus Terkait 5 Mahasiswa Kunker Wapres

Kehadiran lima mahasiswa ini memicu polemik internal di masing-masing almamater. Pihak universitas dan organisasi kemahasiswaan berbondong-bondong memberikan klarifikasi demi menjaga independensi gerakan. Berikut adalah detail status kelimanya:

1. Daffa Ulhaq – Universitas Indonesia (UI)

Status Kampus: Mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI.

Klarifikasi Rektorat: Rektor UI, Heri Hermansyah, menegaskan UI tidak pernah menerima surat permohonan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

Kampus secara tegas menyatakan tidak pernah menunjuk, mendelegasikan, atau memberikan tugas resmi kepada Daffa.

Sikap Organisasi (Aliansi IKM FIB UI): Mengeluarkan rilis resmi bahwa keikutsertaan Daffa dan penggunaan atribut jaket almamater kuning murni merupakan kapasitas personal dan sama sekali tidak mewakili sikap lembaga kemahasiswaan UI.

2. Rapid Bena Matin – Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)

Status Kampus: Mahasiswa Fakultas Hukum Unsoed dan menyandang gelar Duta Kampus Unsoed 2026–2027.

Klarifikasi Rektorat: Berbeda dengan UI, Juru Bicara Unsoed Dian Bestari mengonfirmasi bahwa pihak kampus memang menunjuk Rapid karena adanya surat permohonan resmi dari Setwapres yang meminta pengiriman delegasi mahasiswa umum. Keikutsertaannya diklaim tidak mengganggu akademik karena Rapid sedang dalam masa magang.

Sikap Organisasi: Kehadiran Rapid menuai protes besar di internal Unsoed hingga berujung pada aksi demonstrasi mahasiswa yang menggeruduk gedung rektorat pada 22 June 2026.

3. Nolan Christopher Adam – Universitas Pelita Harapan (UPH)

Status: Mahasiswa aktif UPH yang ikut dalam rombongan terbang ke Ende hingga Papua dalam kapasitas pemantauan lapangan program MBG.

4. Keletus Sakaro – Universitas Sanata Dharma (USD)

Status: Mahasiswa perwakilan dari perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang dilibatkan langsung oleh pemerintah dalam melihat realita fasilitas pendidikan di daerah 3T.

5. Salsabila Maulida – Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI)

Status: Mahasiswa seni yang melengkapi daftar lima perwakilan mahasiswa dalam kunker pemantauan transparansi tata kelola dana negara tersebut.

DPR RI: Mahasiswa Harus Tetap Kritis dan Rasional

Merespons fenomena wapres yang memboyong mahasiswa dalam agenda kenegaraan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai langkah tersebut merupakan bagian dari hak pemerintah untuk menunjukkan capaian kerja di luar Pulau Jawa.

Namun, ia mewanti-wanti agar independensi dan nalar kritis mahasiswa tidak boleh luntur atau berhasil “dijinakkan” hanya karena fasilitas kunker.

“Sikap kritis mahasiswa tidak boleh dihentikan. Artinya harus ada kontrol. Saya mengajak kepada teman-teman mahasiswa, kita tetap mengkritisi kebijakan yang memang tidak pro rakyat,” tegas Lalu Hadrian.

Kasus dugaan suap BEM UBK dan polemik kunker lima mahasiswa ini menjadi alarm keras bagi gerakan mahasiswa di Indonesia pada tahun 2026 untuk tetap menjaga integritas institusi di tengah besarnya pusaran intervensi politik praktis.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.